Page 12 - Sinar Tani Edisi 4090

12 Edisi 11 - 17 Juni 2025 | No. 4090 Tahun LV KEBUN

Perpres Terbit,

Sertifikasi ISPO

Wajib dari Hulu ke Hilir

Pemerintah memperkuat komit mennya terhadap
pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui
berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan terbitnya
Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2025 tentang
Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan.

egulasi ini sebagai
langkah penting dalam
memperluas cakupan
dan memperkuat
sistem Sertifikasi Per­
Rkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia atau Indo­
nesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Ketua Kelompok Substansi
Penerapan dan Pengawasan Mutu
Hasil Perkebunan, Kementerian
Pertanian, Ratna Sariati menjelas­
kan, ISPO bukan sekadar label,
melainkan sistem menyeluruh yang
memastikan bahwa usaha kelapa
sawit dilakukan secara layak dari sisi
ekonomi, sosial budaya, serta ramah
lingkungan dan sesuai dengan
peraturan perundang­undangan.
Dengan demikian, sertifikasi di kenakan bagi pelaku usaha yang
ISPO menjadi bukti tertulis tidak mematuhi ketentuan ISPO.
bahwa pengelolaan kebun sawit Catatan Ditjen Perkebunan
telah memenuhi prinsip­prinsip hingga Februari 2025, tercatat
keberlanjutan tersebut. Dasar sebanyak 1.157 pelaku usaha telah
hukum ISPO mengacu pada memperoleh sertifikat ISPO dengan menyatakan bahwa terminologi ISPO campur bahan baku bersertifikasi
Undang­Undang No. 39 Tahun 2014 total lahan mencapai 6,2 juta ha. Dari hilir masih fleksibel, namun prinsip dengan yang belum, namun tetap
tentang Perkebunan, khususnya jumlah tersebut, sekitar 84 persen dasarnya tetap sama: memastikan dalam batas pengawasan yang
Pasal 2, 3, dan 62. Implementasinya adalah perusahaan swasta, 9 persen produk sawit olahan yang sampai ketat. “Keseimbangan massa mem­
dituangkan dalam Perpres Nomor BUMN, dan 7 persen pekebun rakyat. ke tangan konsumen berasal dari butuhkan sistem pencatatan yang
44 Tahun 2020, yang kini diperbarui Dari sisi luasan, Indonesia berhasil sumber yang berkelanjutan. ketat, dan kami akan mengadopsi
menjadi Perpres No. 16 Tahun 2025. melampaui Malaysia dalam hal Menurut Lila, saat ini Indonesia beberapa norma dari standar inter­
Perubahan ini mencakup areal perkebunan sawit yang telah hanya mengekspor sekitar 10 persen nasional seperti RSPO, ISCC, dan
perluasan ruang lingkup dari hulu ke tersertifikasi berkelanjutan. dari CPO mentahnya, sementara MSPO,” ujarnya.
hilir, termasuk sektor industri olahan “Saat ini, kami sedang menyusun sisanya dalam bentuk olahan. Berbeda dengan sertifikasi lain
dan bioenergi. Dengan demikian, pembaruan dari Peraturan Menteri karena itu, menjaga ketelusuran seperti SNI, ISPO hilir akan men­
ISPO tidak hanya menjadi tanggung Pertanian No 38 Tahun 2020 (traceability) produk hilir menjadi sertifikasi proses produksinya,
jawab Kementerian Pertanian, Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi sangat penting, mengingat pasar namun label atau logo akan di­
tetapi juga melibatkan Kementerian Perkebunan Sawit Berkelanjutan global kini semakin menuntut produk tempat kan pada produk akhir.
Perindustrian (Kemenperin) untuk Indonesia,” kata Ratna. yang berkelanjutan. “Sertifikasi Serti fikasi ini akan berlandaskan
sektor hilir dan Kementerian ESDM Permentan ini dibutuhkan ISPO hilir ini ibarat sertifikasi halal, pada tiga prinsip utama: kepatuhan
untuk bioenergi. sebagai turunan dari Peraturan memberikan jaminan tertulis kepada ter hadap peraturan perundang­
“Penambahan ruang lingkup ini Presiden (Perpres) No 16/2025 konsumen bahwa produk tersebut undangan, sistem dokumentasi
dibarengi dengan restrukturisasi tentang Sistem Sertifikasi Kelapa sudah berkelanjutan,” jelasnya. yang baik, dan praktik usaha
kelembagaan dan skema pem­ Sawit Berkelanjutan Indonesia yang Saat ini terdapat 190 jenis yang berkelanjutan selaras
biayaan baru. Kini, pembiayaan rilis baru­baru ini. Sebelumnya sudah produk hilir sawit, namun tidak dengan Tujuan Pembangunan
ISPO untuk pekebun bisa difasilitasi ada Permentan 38/2020 menjadi semuanya akan disertifikasi. Fokus Berkelanjutan (UN SDGs).
oleh APBN, APBD, maupun Badan turunan dari Perpres lama yakni akan diberikan pada produk yang Per Juni 2025, draf peraturan
Pengelola Dana Perkebunan,” ujar Perpres No. 44/2020 tentang Sistem memiliki volume besar dan potensi ISPO hilir akan dipublikasikan
Ratna. Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit pasar tinggi. Sertifikasi hilir akan untuk konsultasi publik. Proses
Saat diskusi Forum Wartawan Berkelanjutan Indonesia. memungkinkan pencantuman serti fikasinya akan merujuk pada
Pertanian (Forwatan) bertema logo ISPO pada kemasan produk, Peraturan Menteri Perindustrian
“Perpres No. 16/2025 ISPO untuk Skema ISPO Hilir sebagai penanda bahwa produk Nomor 45 Tahun 2020. Dengan
Industri Sawit Berkelanjutan” yang Sementara itu, dari sisi hilirisasi, tersebut telah memenuhi prinsip skema yang disiapkan secara
juga Musyawarah Besar Forwatan Kementerian Perindustrian juga keberlanjutan. inklusif dan kolaboratif, pemerintah
di Jakarta, Rabu (4/6), Ratna me­ tengah menyiapkan skema serti­ Lila juga menjelaskan bahwa berharap sertifikasi ISPO hilir dapat
nambahkan, sanksi administratif fikasi ISPO untuk sektor hilir. Lila model sertifikasi ISPO hilir akan diterapkan dengan efektif tanpa
seperti teguran, denda, hingga pem ­ Harsyah Bakhtiar, Direktur Kemurgi, mengacu pada sistem mass balance menjadi beban bagi pelaku usaha.
berhentian sementara usaha dapat Oleokimia, dan Pakan Kemenperin, atau keseimbangan massa, yaitu men­ Yul