Page 13 - Sinar Tani Edisi 4090
P. 13
Info BAD AN GIZI Edisi 11 - 17 Juni 2025 | No. 4090 Tahun LV 13
Gencarkan Program MBG,
Kalbar Siap Bangun 586 Titik Dapur Gizi
Percepat penyelenggaraan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional
menggandeng seluruh pemerintah daerah
di Kalimantan Barat. Kolaborasi ini ditandai
dengan penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor
Gubernur Kalbar beberapa waktu lalu.
erja sama ini menjadi anak sekolah. Di Kalimantan Barat
tonggak awal sinergi sendiri, ditargetkan akan dibangun
antara pemerintah 586 titik dapur gizi.
pusat dan daerah “Angka ini masih jauh dari
dalam mewujudkan kebutuhan ideal. Karena itu, didikan, tenaga kesehatan hingga mengatasi stunting dan gizi buruk,
K dapur-dapur gizi atau kami mengajak seluruh kepala masyarakat — dalam men dukung tapi juga kesempatan untuk
Satuan Pelayanan Pemenuhan daerah untuk aktif mempercepat pelak sanaan program ini. menggerakkan ekonomi daerah
Gizi (SPPG), baik melalui pembangunan SPPG ini,” ujar Dadan Sementara itu, Gubernur Kalbar lewat pemanfaatan bahan pangan
penyediaan lahan pinjam pakai dalam sambutannya. Ria Norsan menyambut baik inisiatif lokal,” kata Norsan.
maupun pemanfaatan bangunan Menurut data, sekitar 1,5 juta ini. Ia menyebut MBG sebagai bagian Lewat penandatanganan MoU
yang sudah ada. siswa di Kalbar menjadi sasaran dari misi besar Presiden RI dalam ini, pemerintah berharap setiap
Kepala Badan Gizi Nasional, utama program MBG, belum Asta Cita, sekaligus sejalan dengan daerah di Kalbar dapat melak sana-
Dadan Hindayana, menegaskan termasuk ibu hamil dan balita. Dadan visi Kalbar 2025–2030: membangun kan program secara tepat sasaran,
bahwa program MBG dirancang juga menekankan pentingnya masyarakat yang sehat, cerdas, dan mengedepankan kearifan lokal, dan
untuk memenuhi kebutuhan gizi keterlibatan semua pihak — dari berdaya saing. melibatkan komunitas setempat.
ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pemerintah daerah, lembaga pen- “Ini bukan hanya tentang Humas BGN
Menuju Pengadaan yang Transparan,
BGN Gelar Sosialisasi Dua Regulasi Kunci
rintah desa. “BGN sedang ber-
transformasi menjadi institusi yang
lebih transparan dan akuntabel
dalam pengadaan. Ini bagian dari
proses menuju tata kelola yang lebih
baik,” ujarnya.
Sementara itu, Perlem LKPP
2/2025 menjadi pedoman pelak-
sanaan pengadaan dengan meka-
nisme penunjukan langsung dalam
konteks program prioritas nasional,
bantuan pemerintah, serta bantuan
presiden berdasarkan arahan
langsung dari Presiden.
“Penunjukan langsung ini
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Biro Pengelolaan Barang Milik Negara ditujukan untuk mempercepat
(BMN) dan Pengadaan Barang/Jasa menggelar kegiatan sosialisasi dua pelak sanaan program strategis
yang bersifat mendesak dan tak
regulasi penting terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. bisa ditunda,” jelas Sugiarso, Analis
Kebijakan Ahli Pertama LKPP. Ia
juga menambahkan bahwa regulasi
egiatan yang menyoroti pejabat pimpinan tinggi pratama Pengadaan Barang/Jasa BGN. ini mengatur alur konfirmasi arahan
dua aturan utama, yakni serta pegawai di lingkungan BGN, Salah satu narasumber, Deasy Presiden, tahapan pelaksanaan,
Peraturan Presiden (Perpres) dengan narasumber langsung dari Rachmawati, Analis Kebijakan Ahli ruang diskresi pengguna anggaran,
KNomor 46 Tahun 2025 dan LKPP. Madya dari Direktorat Pengem- serta peran penting APIP dalam
Peraturan Lembaga Kebijakan Peng- “Kita perlu memahami sejak dini bangan Strategi dan Kebijakan memastikan akuntabilitas.
adaan Barang/Jasa Pemerintah bagaimana mekanisme pengadaan Pengadaan Umum LKPP, men- Dengan semangat kolaborasi dan
(Perlem LKPP) Nomor 2 Tahun 2025. barang/jasa serta pencatatan BMN jelaskan bahwa Perpres 46/2025 keterbukaan informasi, sosialisasi ini
menjadi momentum penting untuk dilakukan dari awal. Keseragaman menggantikan Perpres 12/2021. diharapkan menjadi fondasi kokoh
memperkuat pemahaman internal pemahaman sangat penting agar Regulasi baru ini tidak hanya bagi BGN dalam menjalankan tata
ter hadap kebijakan pengadaan tidak ada perbedaan tafsir dalam menyasar instansi pemerintah pusat kelola pengadaan yang efisien, trans-
terbaru. pelaksanaannya,” tegas Ranto, dan daerah, tapi juga menjangkau paran, dan sesuai dengan keten tuan
Sosialisasi ini dihadiri oleh para Kepala Biro Pengelolaan BMN dan institusi lainnya, termasuk peme- hukum yang berlaku.Humas BGN
