Page 11 - Sinar Tani Edisi 4090

A GRI W ACA N A Edisi 11 - 17 Juni 2025 | No. 4090 Tahun LV 11

Tanpa Penyuluh

Subsidi Pupuk Bisa Salah Arah

Oleh :
Warsana,SP.M.Si.,MP
Penyuluh Pertanian Ahli Utama di BRMP Jawa Tengah

upuk bersubsidi bukan mencakup perencanaan, wilayah kerja. Di beberapa daerah,
sekadar bantuan pengadaan, penyaluran, satu penyuluh bisa membina
pemerintah dalam pengawasan, hingga evaluasi. Di belasan bahkan puluhan kelompok
bentuk diskon harga. Ia atas kertas, sistemnya terlihat rapi tani. Ini jelas beban berat, apalagi
adalah napas tambahan dan sistematis. Kelompok tani jika dukungan fasilitas dan pelatihan
Pbagi petani kecil yang menyusun RDKK dibantu penyuluh juga terbatas.
setiap musim tanam berjibaku pertanian, lalu data itu masuk ke Sikap petani terhadap pupuk
dengan cuaca, modal terbatas, dan e­RDKK. Pupuk kemudian disalurkan bersubsidi sangat beragam. Ada
harapan besar untuk panen yang dari produsen ke distributor, ke yang bersyukur dan patuh pada
layak. Subsidi pupuk, jika dikelola kios resmi, dan akhirnya ke tangan aturan, aktif dalam kelompok, serta
dengan benar, adalah salah satu petani. Petani menebus pupuk mengikuti arahan penyuluh. Tapi tak
kunci penting untuk menjaga dengan KTP atau Kartu Tani sesuai sedikit yang bingung menghadapi
ketahanan pangan nasional. Sayang­ harga eceran tertinggi (HET) yang sistem digital, apatis karena pernah
nya, persoalan di lapangan tidak ditetapkan. merasa dikecewakan, atau bahkan
selalu semulus niat baik di atas kertas. Namun di lapangan, realitas tak menyimpang dengan menjual
Pemerintah Indonesia, melalui selalu seindah narasi kebijakan. kembali pupuk subsidi secara ilegal.
Kementerian Pertanian, telah Kelangkaan pupuk masih sering Semua ini menunjukkan bahwa
menyediakan berbagai jenis pupuk terjadi, distribusi kadang tak tepat keberhasilan program subsidi bukan
bersubsidi seperti Urea, SP­36, ZA, ia menyasar langsung petani kecil, waktu, dan pemahaman petani hanya soal pupuk yang tersedia, tapi
NPK Phonska, hingga pupuk organik. yang menjadi tulang punggung soal sistem digital masih rendah, juga soal komunikasi, kepercayaan,
Tapi pupuk ini tak bisa dibeli begitu pertanian Indonesia. Ketiga, subsidi terutama di pelosok desa. Belum dan literasi digital.
saja di warung sebelah. Petani harus membantu menstabilkan harga lagi potensi penyelewengan, seperti Tata kelola pupuk bersubsidi
memenuhi sejumlah syarat: terdaftar pangan. penimbunan, pemalsuan data, atau harus terus disempurnakan. Bukan
dalam kelompok tani, masuk dalam Jika biaya produksi tinggi, maka pupuk bersubsidi yang dijual bebas hanya lewat penguatan sistem
Rencana Definitif Kebutuhan harga beras, jagung, hingga sayuran di pasar gelap. digital, tapi juga dengan pendekatan
Kelompok (RDKK), memiliki lahan di pasar bisa melambung. Keempat, Di tengah kompleksitas manusiawi. Pemerintah perlu lebih
maksimal dua hektare, dan tercatat subsidi pupuk mendorong produksi sistem dan keterbatasan sumber aktif mendengar suara petani,
di sistem e­RDKK. Sistem digital dalam negeri dan mengurangi daya petani, penyuluh pertanian memperkuat peran penyuluh, dan
ini diharapkan dapat memastikan ketergantungan pada impor pangan. memainkan peran krusial. Mereka menindak tegas penyimpangan di
subsidi tepat sasaran dan memini­ Kelima, subsidi melindungi petani bukan hanya penghubung antara lapangan.
malisir kebocoran. dari fluktuasi liar harga pupuk global petani dan pemerintah, tapi juga Karena pada akhirnya, keber­
Ada setidaknya enam alasan yang sangat dipengaruhi gejolak menjadi guru, pendamping, hasilan pupuk bersubsidi bukan
mengapa subsidi pupuk adalah energi dan geopolitik. Dan keenam, sekali gus pengawas di lapangan. diukur dari banyaknya ton pupuk
kebijakan yang layak dipertahankan, tentu saja, subsidi berkontribusi pada Mereka membantu penyusunan yang disalurkan, tapi dari seberapa
bahkan ditingkatkan. kesejahteraan petani. RDKK, mengedukasi pemupukan besar dampaknya terhadap
Pertama, subsidi ini menjaga Namun, semua tujuan mulia itu berimbang, mendampingi proses kesejahteraan petani dan stabilitas
ketahanan pangan. Dengan harga hanya bisa tercapai jika tata kelola penebusan, hingga melaporkan pangan bangsa. Ini bukan sekadar
pupuk yang lebih terjangkau, petani pupuk bersubsidi benar­benar ber­ temuan dan kendala ke pihak terkait. program bantuan—ini adalah bentuk
bisa meningkatkan produktivitas jalan sebagaimana mestinya. Sayangnya, jumlah penyuluh nyata dari kehadiran negara di
tanpa terbebani biaya tinggi. Kedua, Tata kelola pupuk bersubsidi aktif tak sebanding dengan luasnya ladang­ladang rakyatnya.

Distribusi Pupuk Subsidi Kolom

atau Pengecer), pengambilan pupuk tercatat kurang dari 300 Gapoktan
dipermudah hanya menggunakan dari total 80 ribuan lebih Gapoktan.
KTP, petani penerima dan komoditas Diharapkan dengan dibentuknya
yang mendapat pupuk subsidi Koperasi Desa Merah Putih di tiap
bertambah. desa akan mempermudah petani Oleh: Memed Gunawan
Komoditas yang bisa menerima menebus pupuk di titik bagi.
iapa yang tidak tertarik pupuk bersubsidi kini bertambah. Jika Di lapangan tidak mudah,
dengan barang murah sebelumnya hanya untuk tanaman rintangan selalu ada tapi ini adalah Tantangannya memang banyak.
seperti Pupuk Subsidi. pangan, kini menjadi 10 komoditas. proses. Petani memang belum Di daerah yang prasarana jalan
Bukan petani saja yang Ada padi, jagung, kedelai dan ubi sepenuhnya menerima pupuk sesuai atau lokasinya terpencil keberadaan
suka, orang tidak bertani kayu. Komoditas hortikultura yakni, yang dibutuhkan. Di Jawa Timur, yang pengecer atau koperasi yang per
Sjuga mau. Untuk dijual cabai, bawang merah dan bawang diterima hanya sekitar 30­60 persen unitnya mencakup banyak desa,
lagi, di pasar harganya berlipat­lipat. putih. Sedangkan perkebunan untuk dari yang diusulkan dalam RDKK. akan menyulitkan petani untuk
Alokasinya yang dibatasi hanya petani tebu rakyat, kakao dan kopi. Terpaksa Dinas Pertanian setempat menebus pupuk. Sementara
untuk beberapa komoditas saja Satu lagi adalah pembudidaya ikan. membagikan ke petani dalam kalau koperasi dibangun di setiap
tentu membuat iri petani tanaman Pokoknya sangat menggembirakan porsi yang sama, yang dampaknya desa mungkin tidak memenuhi
lain. Selama ini riuh distribusi pupuk petani. Ini angin segar. produktivitas yang dicapai tidak skala usaha. Ini dilema. Karena itu
bersubsidi tak pernah berhenti. Lalu Aturan yang lebih baik sudah sesuai yang diharapkan. kerjasama dengan Pemerintah
keluarlah aturan baru. diluncurkan. Penyalurannya pun Gapoktan tidak bisa menjadi Daerah harus dibangun dengan baik
Peraturan Presiden No. 6 menurut PI sudah lebih baik dari penerima dan titik bagi karena agar peran Pemda bisa membantu
Tahun 2025 tentang Tata Kelola tahun lalu, produksi cukup 9,5 juta dua alasan, Pertama, mereka tidak petani memperoleh pupuk.
Pupuk Bersubsidi dan kemudian ton, walaupun yang diminta petani memenuhi persyaratan legalitas izin Pupuk bersubsidi kini menjadi
ditindaklanjuti dengan Permentan lebih dari itu. Pemerintah juga usaha. Kedua, insentif bagi Gapoktan barang yang cukup seksi. Dengan
No. 15 Tahun 2025 adalah gebrakan membuka lampu hijau untuk Poktan sangat rendah, hanya Rp 75 per harga di pasar bisa mencapai 3
baru. Aturan terkait peredaran pupuk dan Gapoktan menjadi penyalur kilogram. Dengan perkiraan biaya atau 4 kali lipat dari harga subsidi
bersubsidi yang jumlahnya ratusan pupuk bersubsidi. yang harus ditanggung seperti naik­ yang hanya Rp 2.500 per kilogram,
dipangkas, distribusi dilakukan PT. Sayangnya memang Gapoktan turun barang, resiko rusak dan biaya pengawasan memang harus ekstra
Pupuk Indonesia (PI) langsung ke yang telah bersedia menerima gudang, boleh jadi Gapoktan tidak keras. Demi petani, pemerintah pun
titik bagi (Gapoktan dan Koperasi pupuk subsidi untuk disalurkan baru memperoleh margin yang memadai. harus habis­habisan membantu.