Page 6 - Sinar Tani Edisi 4090

6 Edisi 11 - 17 Juni 2025 | No. 4090 Tahun LV

Perombakan Besar Tata

Kelola Pupuk Bersubsidi

Terbitnya Peraturan
Menteri Pertanian
(Permentan) No.
15 Tahun 2025
memberikan perubahan
cukup besar terhadap
tata kelola pupuk
bersubsidi. Dari
mulai sasaran hingga
komoditas yang bisa
mendapatkan pupuk
bersubsidi mengalami
penambahan.

tata kelola pupuk bersubsidi adalah Peran Distributor distribusi pupuk sampai ke titik
memangkas segala jenis peraturan Dengan lahirnya Permentan No. serah dan ketersediaan pupuk yang
yang selama ini membelenggu untuk 15 Tahun 2025, semua peraturan ada di setiap lokasi. “Ini sudah kita
pelaksanaan kegiatan penyaluran pemerintah mengenai tata kelola buktikan sampai hari ini, seluruh
pupuk bersubsidi. pupuk, termasuk Permendag No. 4 kota/kabupaten dari Januari sampai
Salah satunya menurut Jekvy Tahun 2023 dan Permentan No. 10 Juni, ketersediaan pupuk bersubsidi
adalah memangkas peraturan Tahun 2022, sudah diakomodir dalam terjamin di lapangan,” katanya.
di Pemerintah Daerah. Jika Permentan terbaru. Salah satu yang Dalam Permentan No. 15 Tahun
engan adanya sebelumnya penetapan alokasi penting menurut Jekvy adalah 2025, Pupuk Indonesia dalam
perubahan tersebut, pupuk harus menunggu Bupati dan dalam distribusi pupuk bersubsidi, menjalankan tugasnya dapat
pemerintah berharap Gubernur, maka kini cukup dengan khususnya peran distributor. Karena menunjuk pelaku usaha distribusi
penyaluran pupuk menggunakan surat Kepala Dinas menjadi bagian entitas penyaluran dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
bersubsidi akan lebih terkait sudah bisa menentukan dan di lapangan, jika ada permasalahan Pelaku Usaha Distribusi tersebut
Dbaik dari tahun- menetapkan alokasi pupuk subsidi. ketersediaan pupuk bersubsidi di merupakan badan usaha yang
tahun sebelumnya. “Ada beberapa Perubahan penting lainnya dalam lapangan, maka kesalahan berada di ditunjuk BUMN Pupuk untuk dan
poin perubahan tata Kelola pupuk tata kelola pupuk subsidi, khususnya distributor. atas nama produsen berdasarkan
bersubsidi,” kata Direktur Pupuk, di daearh ungkap Jekvy adalah Namun dengan adanya Perpres SPJB diperluas.
Ditjen Prasarana dan Sarana sistem realokasi. Dahulu realokasi No. 6 Tahun 2025 dan Permentan No. Dengan demikian, menurut
Pertanian, Jekvy Hendra saat memerlukan waktu satu kali dalam 15 Tahun 2025, persoalan ketersediaan Jekvy, kelompok tani, kelompok
webinar Kupas Tuntas Permentan satu tahun, kemudian dalam pupuk bersubsidi menjadi tanggung pembudidaya ikan, gabungan
Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang prosesnya tidak bisa mengakomodir jawab PT. Pupuk Indonesia. “Segala kelompok tani dan koperasi desa
diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, dinamika dan persoalan yang ada. sesuatu yang berkaitan mengenai merah putih bisa menjadi distributor
Rabu (11/6). Namun, kini dinamika dan persoalan mekanisme dan proses penyaluran pupuk bersubsidi, asalkan memenuhi
Misalnya, untuk sasaran. Jika di setiap kabupaten ataupun provinsi pupuk bersubsidi ke petani melalui persyaratan dan ketentuan yang
kebijakan sebelumnya sasaran yang muncul akan diakomodasikan. titik serah menjadi tanggung jawab telah ditetapkan.
penyaluran pupuk bersubsidi “Ini juga akan kita lakukan perubahan Pupuk Indonesia,” katanya. “Untuk SPJB yang terkait dengan
menganut prinsif 6 Tepat (waktu, dalam Permentan No. 15 Tahun 2025,” Bagaimana dengan distributor? pengadaan dan penjual pupuk
jumlah, tempat, harga, jenis, mutu), ujarnya. Jekvy mengatakan, mereka nantinya bersubsidi yang telah ditentukan
maka kini bertambah menjadi 7 Tepat Begitu juga mengenai konsep berada langsung di bawah Pupuk sebelum Permentan baru, tetap
yakni Tepat Penerima. Kemudian e-RDKK. Jekvy mengatakan, selama Indonesia yang menjadi penentu dapat dilaksanakan dan dilakukan
untuk penerima, peraturan ini banyak daerah dan kabupaten teknis di lapangan. Jadi Pupuk penyesuaian sesuai ketentuan
sebelumnya yang berhak menerima dalam mengajukan e-RDKK hanya Indonesia bertanggungjawab Permentan paling lambat pada 30
pupuk bersubsidi hanya petani berdasarkan kepada alokasi. sepenuhnya terhadap entitas dalam Juni tahun 2025,” tuturnya. Yul
dan LMDH (Lembaga Masyarakat Namun kini alokasi bukan menjadi
Dekat Hutan) yang tergabung bagian yang sangat penting dalam
dalam kelompok tani, kini ditambah penentuan kebutuhan pupuk 5 Lokasi jadi Pilotting Permentan
pembudidaya ikan yang tergabung bersubsidi.
dalam kelompok pembudidaya ikan. “Penentuan jumlah pupuk
Untuk jenis pupuknya juga yang diberikan petani adalah ebelum dilaksanakan secara nasional, Pemerintah akan melakukan
ditambah. Jika sebelumnya hanya dalam e-RDKK. Jadi silakan semua uji coba implementasi Perpres No 6 tahun 2025 dan Permentan No.
urea, NPK dan organik, maka kini petani yang wajib dan memenuhi 15 tahun 2025. Direncanakan pilotting dilaksanakan di 5 provinsi
ditambah SP3 dan ZA. Dalam persyaratan petunjuk teknis untuk Sdengan 5 kabupaten yakni Jawa Timur (Madiun), Lampung
penyaluran juga lebih singkat. mendaftarkan,” katanya. (Lampung Tengah), Yogyakarta (Gunung Kidul), Jawa Tengah (Grobogan)
Sebelumnya dari BUMN Pupuk Bahkan, lanjut Jekvy pemerintah dan Sulawesi Selatan (Sidenreng Rappang).
melalui distributor, kemudian ke membuka kesempatan mengajukan Saat ini terdapat 290 Gapoktan, 29 Poktan, serta 406 Koperasi yang
pengecer dan ke Poktan/Petani. perubahan e-RDKK kepada sudah bergabung sebagai kios/penyalur pupuk bersubsidi. Badan
Namun kini dari BUMN Pupuk melalui Dinas Pertanian kapanpun untuk Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian telah mengusulkan
pelaku usaha distribusi langsung ke mengajukan kebutuhan petani 334 Gapoktan, sebanyak 142 Gapoktan sedang diverifikasi PT Pupuk
titik serah yakni, pengecer, gapoktan, secara kolektif. Jadi perubahan Indonesia (115 belum badan usaha, 24 koperasi, dan 3 PT). Sementara
pokdakan, koperasi lalu ke petani. e-RDKK bisa terjadi setiap saat, baik Kementerian Koperasi mengusulkan 21 koperasi untuk menjadi penyalur
“Ada penetapan lokasi, tahap di tingkat kecamatan, kabupaten, pupuk bersubsidi dan sudah siap di lokasi pilotting.
penyaluran, kemudian sistem provinsi dan nasional. “Pergeseran Saat ini juga tengah dilakukan kajian margin fee distributor dan
verval dan sektor-sektor yang lain. alokasi pupuk itu tidak akan pengecer. Selama ini margin fee belum berubah sejak 2010. Untuk
Ini semua dilakukan perubahan membutuhkan waktu yang lama, distributor Rp50/kg dan pengecer Rp75/kg. ”Kajian akan dilakukan
terhadap tata kelola,” katanya. mungkin hanya sekitar 2-3 hari, untuk Pusat Sosial Ekonomi Pertanian, Kementerian Pertanian. Tujuan kajian
Namun, Jekvy melihat, inti dari tingkat nasional paling lama 45 hari,” peningkatan margin atau fee distributor dan pengecer,” kata Direktur
semua perubahan atau deregulasi katanya. Pupuk, Ditjen PSP, Jekvy Hendra. Yul