Page 4 - Sinar Tani Edisi 4090

4 Edisi 11 - 17 Juni 2025 | No. 4090 Tahun LV

Era Baru Tata Kelola

Pupuk Bersubsidi

Pasca terbitkan
Peraturan Presiden
No. 6 Tahun 2025,
Kementerian Pertanian
menerbitkan Peraturan
Menteri Pertanian
(Permentan) No.
15 Tahun 2025.
Lahirnya, regulasi
tata kelola pupuk
bersubsidi menjadi
paradigma baru dalam
pengelolaan sarana
produksi yang sangat
vital bagi petani.
T ata kelola lapangan, koordinasi dan pengendalian agar hanya untuk usaha pertanian, tapi terhadap penyaluran pupuk

pupuk
bersubsidi hingga ke penerima
kerap
tata kelola pupuk menjadi lebih
juga perikanan. Untuk pertanian,
bersubsidi
baik, dari mulai pengadaan dan
pupuk bersubsidi pada titik serah
pupuk bersubsidi ditujukan petani
m en i mb u lk a n
penyaluran
gejolak
yang berusaha di 10 komoditas
bersubsidi.
di
(kios, gapoktan, pokdakan dan
pupuk
terutama
ketika
mengeluhkan
hektar (ha). Komoditas tanaman
menjamin ketersediaan stok pupuk
petani
Pangan mengeluarkan Keputusan
jagung,
padi,
keberadaan sarana produksi Tindak lanjut Perpres, Menko yang memiliki lahan paling luas 2 koperasi). Pupuk Indonesia juga
pangan
yakni
No. 6 Tahun 2025 tentang Kelompok
bersubsidi sesuai dengan alokasi di
tersebut tak sampai ke tangan Kerja Pemantauan dan Evaluasi kedelai dan ubi kayu. Usaha tani wilayah tanggung jawabnya.
mereka. Padahal di satu sisi, musim Pelaksanaan Kebijakan Pupuk subsektor hortikultura yakni, cabai, “Dengan adanya Perpres dan
tanam telah tiba dan kegiatan Bersubsidi. bawang merah dan bawang putih. Permentan, semua tanggung
pemupukan tak bisa ditunda Pokja bertugas melakukan Sedangkan subsektor perkebunan jawab distribusi ada di Pupuk
lagi. Persoalan tersebut yang kini pengawasan pupuk bersubsidi untuk petani tebu rakyat, kakao dan Indonesia. Distributor berada di
pemerintah benahi. Apalagi di meliputi sasaran penerima, jenis kopi. bawah naungan Pupuk Indonesia,
sisi lain, pemerintah juga tengah komoditas peruntukan, jenis Paradigma baru lainnya adalah termasuk teknis ketersediaan
mempercepat swasembada pupuk, jumlah dan mutu pupuk, bertambahnya pelaku yang terlibat pupuk sampai ke lokasi. Jadi pupuk
pangan. harga pokok penjualan, harga dalam penyaluran pupuk bersubsidi. menjamin ketersediaan pupuk
Untuk mengatasi semua eceran tertinggi, dan ketersediaan Sebelumnya hanya pengecer dalam bersubsidi,” katanya.
hambatan dalam distribusi pupuk stok. ”Karena pupuk bersubsidi bentuk Kios Pupuk Lengkap (KPL) Sementara itu, SVP Strategi
bersubsidi, Presiden Prabowo ditetapkan sebagai barang dalam yang berperan sebagai penyalur Penjualan dan Pelayanan
Subianto menerbitkan Perpres No. pengawasan, maka pengawasan pupuk bersubsidi ke petani. Tapi Pelanggan PT. Pupuk Indonesia,
6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola fokus pada prinsip 7 T,” katanya dalam tata kelola pupuk bersubsidi Deni Dwiguna Sulaeman
Pupuk Bersubsidi. Perpres tersebut seraya menambahkan bahwa yang baru terdapat penambahan mengatakan, realisasi penyaluran
bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan juga terhadap yang berperan menjadi Titik pupuk bersubsidi nasional sampai
pengadaan dan penyaluran pupuk akuntabilitas keuangan dalam Serah sebagai penerimaan pupuk 10 Juni 2025 baru mencapai 36,29%
Bersubsidi dalam rangka mencapai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. atau 3,7 juta ton dari alokasi kontrak
ketahanan pangan. bersubsidi yang akan dilakukan Siapa saja? Mereka adalah sebanyak 9 juta ton dan 34,30% dari
Deputi bidang Koordinasi Usaha BPKP. Pengecer, Gabungan Kelompok Tani alokasi Kepmentan sebesar 9,5 juta
Pangan dan Pertanian, Kementerian (Gapoktan), Kelompok Pembudi ton.
Koordinator Pangan, Widiastuti Terbitnya Permentan Daya Ikan (Pokdakan), dan Koperasi Dibandingkan tahun 2024 Deni
mengatakan, pemerintah Sebagai tindak lanjut Perpres yang bergerak atau bidang usahanya melihat, penyaluran tahun 2024
melakukan penyederhanaan No. 6 Tahun 2025, Kementerian di bidang penyaluran pupuk. yang hanya 2,64 juta ton jauh
penyaluran pupuk subsidi. Pertanian menerbitkan Permentan “Siapapun, termasuk koperasi yang lebih rendah dibandingkan tahun
Alasannya, selama ini banyak No. 15 Tahun 2025 tentang peraturan memenuhi persyaratan dalam 2025 yang mencapai 3,28 juta
peraturan dalam pupuk subsidi pelaksana. Terdapat paradigma penyaluran pupuk bersubsidi bisa ton. Hal ini karena Kementerian
mencapai 145 peraturan, 41 Undang baru dalam sasaran tata kelola mendaftar menjadi bagian dari titik Pertanian memang sejak awal
Undang, 23 Peraturan Pemerintah, pupuk bersubsidi. Sebelumnya, serah,” kata Jekvy. tahun lalu mendorong penyaluran
serta 6 Peraturan Presiden dan sasaran tata kelola pupuk bersubsidi Nantinya ungkap Jekvy, PT pupuk bersubsidi. “Perubahan tata
Instruksi Presiden. untuk memastikan pengadaaan Pupuk Indonesia bertanggung kelola pupuk bersubsidi tersebut
“Dengan banyaknya regulasi dan penyaluran pupuk bersubsidi jawab terhadap penyaluran pupuk membuat kami berusaha jangan
pengadaan pupuk subsidi, memenuhi 6 T (tepat jenis, tepat bersubsidi hingga ke Titik Serah. sampai ada penurunan penyerapan
pemerintah lalu melakukan jumlah, tepat harga, tepat tempat, Dalam melaksanakan tugasnya, pupuk petani,” katanya.
pemangkasan, sehingga dapat tepat waktu, tepat mutu. BUMN Pupuk untuk dan atas nama Untuk menyelaraskan Perpres
cepat dan langsung diterima “Jika dulu kita hanya tetapkan produsen dapat menunjuk Pelaku dan Permentan Tata Kelola Pupuk,
petani,” katanya saat Webinar 6 T, kini dengan Permentan yang Usaha Distribusi. Distributor yang PT. Pupuk Indonesia menunjuk
Kupas Tuntas Permentan Tata baru ini, azas tersebut berubah kini bertransformasi menjadi pelaku Pelaku Usaha Distribusi (PUD) untuk
Kelola Pupuk Subsidi yang menjadi 7 tepat, Tambahan 1 T, usaha distribusi inilah yang akan menyalurkan pupuk ke petani.
diselenggarakan Tabloid Sinar Tani Tepat Penerima,” kata Direktur menjembatani antara BUMN Pupuk “Kami juga telah menyiapkan stok
bekerjasama dengan PT. Pupuk Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana dengan Titik Serah dalam proses di gudang pelaku usaha distribusi
Indonesia, Rabu (11/6). Pertanian, Kementerian Pertanian, bisnis pupuk bersubsidi. dan di gudang pengecer. Kami
Dalam Perpres No. 6 Tahun 2025, Jekvy Hendra. Pembaharuan penyaluran pupuk memang masih mempertahankan
Widiastuti mengungkapkan, Menko Dengan terbitnya Permentan bersubsidi berdasarkan Permentan pengecer existing untuk membantu
Pangan mendapatkan amanah terbaru tersebut, program pupuk No. 15 tahun 2025 adalah BUMN penyerapan pupuk bersubsidi oleh
melaksanakan fungsi sinkronisasi, bersubsidi dialokasikan tidak Pupuk bertanggung jawab penuh petani,” katanya. Yul