Page 5 - Sinar Tani Edisi 4090

5
Edisi 11 - 17 Juni 2025 | No. 4090 Tahun LV

Pengawasan Diperketat,

Distribusi Tepat Sasaran

Terbitnya Peraturan Presiden N0. 6 Tahun 2025, lalu disusul
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025
mengubah tata kelola pupuk bersubsidi. Sebagai barang dalam
pengawasan, setiap alur distribusi pupuk bersubsidi akan mendapat
pengawasan secara ketat lintas kementerian dan lembaga.

engawasan pupuk terhindar dari penyalahgunaan,”
bersubsidi kini kian ketat, ungkapnya.
pemantauan menyeluruh
dan evaluasi transparan Kembali Aktifkan KP3
demi stabilitas harga Menariknya, dalam Keputusan
Pdan ketersediaan sarana Dirjen Prasarana dan Sarana
produksi vital bagi petani. Dengan Pertanian (PSP) No. 633 Tahun
berlakuknya Perpres No 6 Tahun 2024, pemerintah sebelumnya telah
2025, pemerintah memperkuat menetapkan Komisi Pengawasan
sistem pengawasan dan evaluasi tata Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagai
kelola pupuk bersubsidi. wadah koordinatif antar instansi
Deputi Bidang Koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/
Usaha Pangan dan Pertanian di kota. Nah, dengan terbitnya Perpres
Kemenko Perekonomian, Widiastuti No. 6 Tahun 2025, peran KP3 makin
mengatakan, implementasi Perpres diperluas.
ini akan menjadi babak baru Dirjen PSP Kementan dan
pengelolaan pupuk bersubsidi Dirjen Perikanan Budidaya KKP
secara transparan `dan akuntabel. akan menerbitkan dua petunjuk
“Dengan lahirnya Perpres 6/2025 teknis (juknis) untuk menyesuaikan
dan Keputusan Menko Pangan No. pelaksanaan pengawasan sesuai
6 Tahun 2025, kita menetapkan struktur baru yang ditetapkan.
kerangka kerja yang solid untuk “Melalui KP3, keterlibatan unsur
pemantauan dan evaluasi pupuk dinas pertanian, perikanan, koperasi,
bersubsidi secara nasional,” ujarmya. dan lembaga lain di daerah akan
Widiastuti yang juga menjabat semakin diperkuat. Sinergi ini krusial
sebagai Ketua Kelompok Kerja untuk menjamin pupuk subsidi
(Pokja) Pemantauan dan Evaluasi sampai ke petani yang berhak,” kata
Kebijakan Pupuk Bersubsidi Widiastuti.
mengatakan, dalam Perpres ini, Dalam Permentan No. 15
pengawasan tidak hanya menjadi Tahun 2015 tentang Tata Kelola
tanggung jawab Kementerian Pupuk Bersubsidi disebutkan,
Pertanian, tapi juga melibatkan Menteri Pertanian dan Menteri
Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tetap menjadi pelaksana 6 Tahun 2025 yang membentuk pengawas dan unsur masyarakat.
(KKP), Badan Pengawasan Keuangan utama pengawasan, namun kini Kelompok Kerja Pemantauan dan Tujuannya? Bukan hanya
dan Pembangunan (BPKP), serta koordinasinya lebih diperluas. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan memantau, tapi juga mengevaluasi,
kementerian/lembaga lain yang “Kita tidak mulai dari nol. Kita Pupuk Bersubsidi. Kelompok kerja merekomendasikan revisi, dan
memiliki kewenangan terkait. menyempurnakan sistem yang ada. ini melibatkan Pemerintah pusat, mengawal proses distribusi agar tak
Secara lebih rinci, pengawasan Yang membedakan sekarang adalah Pemerintah daerah, Lembaga melenceng. Gsh/Yul
dilakukan terhadap sasaran penerima struktur pengawasan yang lebih
pupuk subsidi, jenis komoditas sistemik, lintas sektor, dan berbasis Bikin Ribet, Regulasi pun Dipangkas
peruntukan, jenis dan mutu pupuk, data,” tambahnya.
jumlah pupuk yang disalurkan, Harga Dengan pengawasan yang lebih istribusi pupuk subsidi kerap mendapat
Pokok Penjualan (HPP) dan Harga ketat dan koordinatif, pemerintah keluhan dari petani. Dari hasil evaluasi
Eceran Tertinggi (HET), ketersediaan berharap distribusi pupuk bersubsidi tata kelola pupuk subsidi, ternyata
dan distribusi stok. bisa lebih tepat sasaran. Petani kecil Dada 145 aturan berlapis dari berbagai
“BPKP berperan penting dalam dan nelayan budidaya yang selama kementerian yang bikin proses penyaluran jadi
melakukan audit keuangan terhadap ini kesulitan mendapat akses lambat dan rumit.
proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, akan lebih mudah Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan
pupuk bersubsidi. Sementara terlayani dan tidak lagi terpinggirkan. Pertanian di Kemenko Perekonomian, Widiastuti
Kementan dan KKP akan berfokus “Tujuan akhirnya jelas, menjamin mengatakan, penyebab utama keterlambatan
pada pengawasan teknis dan ketahanan pangan nasional dan tersebut yakni tumpukan regulasi yang tidak sinkron.
lapangan sesuai sektor masing- kesejahteraan petani. Kami ingin Akibatnya, kebutuhan pupuk yang seharusnya tersedia saat masa tanam,
masing,” tutur Widastuti saat webinar subsidi pupuk benar-benar sampai justru baru tiba saat panen. “Jadi, tidak tepat waktunya,” ujarnya.
“Kupas Tuntas Permentan Tata Kelola ke tangan yang tepat, bukan bocor di Hasil evaluasi, ditemukan fakta proses penyaluran pupuk subsidi
Pupuk Bersubsidi”, yang digelar tengah jalan,” tegas Widiastuti. terhambat prosedur yang berbelit-belit dan melibatkan banyak aturan
Tabloid Sinar Tani bersama Pupuk Dalam kebijakan ini, koordinasi dari berbagai instansi. Dari 145 peraturan yang mengatur dari produksi
Indonesia, pada Rabu (11/6). lintas kementerian dan lembaga sampai distribusi. Kementerian Pertanian memiliki 11 aturan, Kementerian
Tak hanya distribusi fisik, menurut diperkuat. Peran Kementerian Perdagangan (6 aturan), Kementerian Lingkungan Hidup (5 aturan),
Widastuti, pengawasan juga Koordinator Bidang Pangan sebagai Kementerian Tenaga Kerja (9 aturan).
menyentuh aspek teknologi dan pusat kendali sinkronisasi sangat Belum lagi regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (5
sistem pelaporan. Karena itu, evaluasi vital. “Fungsi kami di Kemenko aturan), Kementerian Perindustrian (8 aturan), Kementerian Perhubungan
dilakukan secara menyeluruh adalah sinkronisasi, koordinasi, dan (6 aturan), Kementerian BUMN (7 aturan), Kementerian Agraria dan
terhadap Sistem Informasi Pupuk pengendalian, kami sebut Siskondal. Kementerian Hukum dan HAM masing-masing 5 aturan.
Bersubsidi, mulai dari data penerima Kami ubah Perpres pupuk, lakukan Alur distribusi pupuk subsidi pun ternyata panjang dan kompleks.
hingga hasil distribusi di tingkat rakor, dan integrasi sistem informasi. Banyaknya tahapan yang harus dilalui, ditambah regulasi tumpang
kecamatan. “Integrasi data dan Semua agar subsidi tepat sasaran,” tindih dari lintas kementerian menyebabkan terjadi bottleneck. Karena
pelaporan antar lembaga menjadi paparnya. itu, pemerintah melakukan pemangkasan dan penyederhanaan proses,
kunci agar distribusi pupuk bisa Perubahan besar ini didasari termasuk sinkronisasi antar lembaga. Gsh/Yul
lebih cepat, tepat, dan akurat, serta Keputusan Menko Pangan No.