Page 172 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Lampiran V.2

Pemeriksa dapat menggunakan beberapa analisis statistika deskriptif di atas sesuai dengan
kebutuhan dan dielaborasi dengan bukti pemeriksaan yang lainnya untuk memperkuat
penyajian temuan. Berikut adalah contoh statistika deskriptif yang digunakan dalam
pemeriksaan:

a) Pemeriksa sedang melakukan pemeriksaan atas kinerja pelayanan administrasi
kependudukan. Dalam pemeriksaan tersebut Pemeriksa ingin mengetahui waktu rata-rata
(mean) pelayanan dan waktu pelayanan yang paling sering (mode) yang dilakukan oleh
pegawai Dinas Dukcapil Kota Bekasi.
b) Pemeriksa melakukan observasi dengan melakukan pencatatan data dari pelayanan yang
dilakukan sebagai sampel untuk dianalisis. Misalnya data yang diperoleh adalah sebagai
berikut:

No Nama Pegawai Antrian Waktu Pelayanan
1 Widodo Putro Ke-1 25 menit

Ke-2 45 menit
Ke-3 45 menit

Ke-4 45 menit

Ke-5 30 menit
2 Bejo Sugiantoro Ke-1 10 menit

Ke-2 15 menit
Ke-3 15 menit

Ke-4 20 menit
Ke-5 15 menit

c) Berdasarkan data di atas, Pemeriksa melakukan analisis statistik deskriptif sebagai
berikut:
1) Widodo Putro
(a) Rata-rata waktu pelayanan = 38 menit
(b) Mode = 45 menit
2) Bejo Sugiantoro
(a) Rata-rata waktu pelayanan = 15 menit
(b) Mode = 15 menit
Kesimpulan: pada Dinas Dukcapil Kota Bekasi, rata-rata waktu pelayanan dari pegawai
a.n. Widodo Putro lebih lama dibanding lainnya. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata
waktu pelayanan sebesar 38 menit dengan waktu tunggu yang paling sering muncul
adalah 45 menit.
d) Pemeriksa dapat mengelaborasi bukti analisis di atas dengan wawancara misalnya
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pegawai a.n. Widodo Putro,
didapatkan bahwa yang bersangkutan belum pernah mendapatkan pelatihan terkait
pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini menyebabkan pelayanan administrasi
kependudukan yang dilakukan oleh yang bersangkutan lebih lama dibandingkan pegawai
lainnya. Akibatnya Dinas Dukcapil Kota Bekasi mendapatkan banyak keluhan dari
masyarakat atas lambannya kinerja pelayanan administrasi kependudukan.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 150