Page 37 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 37
Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab III
Contoh: pada tahun 2016 berbagai media banyak menyoroti
permasalahan beredarnya vaksin palsu di beberapa daerah. Maka isu
mengenai vaksin palsu tersebut dapat diangkat menjadi topik potensial
pemeriksaan kinerja.
d. Mengulas hasil pemeriksaan sebelumnya, baik dari pemeriksaan kinerja,
pemeriksaan keuangan, maupun PDTT untuk mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan yang perlu ditindaklanjuti melalui
pemeriksaan kinerja. Permasalahan ini dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam penentuan topik potensial pemeriksaan kinerja.
Selain itu, suatu topik pemeriksaan yang baru namun belum termasuk
sebagai lingkup pemeriksaan sebelumnya, juga dapat menjadi prioritas
topik potensial pemeriksaan selama masih selaras dengan tema dan
fokus pemeriksaan yang tertuang dalam Renstra BPK.
e. Mengidentifikasi risiko dan masalah yang berkaitan dengan operasi dan
kinerja entitas guna memahami topik-topik potensial yang akan dipilih.
13 Kegiatan pengidentifikasian topik potensial akan menghasilkan output berupa Output
topik-topik potensial pemeriksaan teridentifikasi. pengidentifi-
kasian topik
potensial
E. Penentuan Topik Pemeriksaan
14 Setelah menginventarisasi topik-topik potensial, Pemeriksa selanjutnya Definisi faktor
menentukan topik pemeriksaan dengan menggunakan beberapa faktor pertimbangan
pertimbangan. Faktor pertimbangan topik potensial adalah hal-hal yang menjadi topik potensial
dasar Pemeriksa membuat keputusan dalam memilih topik pemeriksaan dari
berbagai topik potensial pemeriksaan yang teridentifikasi.
15 Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam memilih topik pemeriksaan Faktor-faktor
adalah sebagai berikut: pertimbangan
1. Materialitas Keuangan dalam
pemilihan topik
Materialitas keuangan mempertimbangkan aspek keuangan, baik berupa
jumlah anggaran penerimaan dan/atau pengeluaran maupun nilai aset yang pemeriksaan
dikelola oleh suatu entititas atau program. Pemeriksa akan memberikan
prioritas yang lebih tinggi ketika suatu entitas/program memiliki nilai
materialitas keuangan yang besar.
2. Kepentingan Masyarakat/Publik
Entitas/program yang melibatkan hajat hidup orang banyak atau menyangkut
pelayanan publik, menjadi topik pemeriksaan, dan menjadi perhatian
lembaga perwakilan maupun publik, dapat diprioritaskan menjadi topik
pemeriksaan. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan akan memberikan nilai
tambah atau manfaat bagi masyarakat/publik.
Contoh:
a. Program yang melibatkan kepentingan masyarakat adalah Program
Ketahanan Pangan dan Program Pelayanan Satu Atap.
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 26
