Page 41 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV

Gambar 8. Alu r Tahap Perencanaan

B. Pemahaman Awal Hal Pokok/Objek Pemeriksaan dan Penyusunan
LHPP

05 Hal pokok/objek pemeriksaan kinerja sangat luas dan bervariasi. Hal pokok/objek Hal pokok/objek
pemeriksaan dapat meliputi entitas, program pemerintah, aktivitas pelayanan yang pemeriksaan
dilakukan suatu entitas serta kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh kinerja
pemerintah. Oleh karena itu, Pemeriksa dituntut untuk memiliki pengetahuan yang
memadai atas hal pokok/objek pemeriksaan tersebut agar mengurangi risiko
kegagalan pemeriksaan kinerja serta memberikan manfaat bagi pemangku
kepentingan.

06 Pemahaman hal pokok/objek pemeriksaan dalam pemeriksaan kinerja dilakukan Kegiatan
dalam 2 (dua) tahap, yaitu pemahaman awal atas hal pokok/objek pemeriksaan pemahaman hal
yang dilaksanakan dalam perencanaan pemeriksaan dan pemahaman atas hal pokok/objek
pokok/objek pemeriksaan yang dilaksanakan dalam pemeriksaan pendahuluan. pemeriksaan
Secara umum pemahaman awal atas hal pokok/objek pemeriksaan dilakukan dalam rangka
untuk menggali informasi yang diperlukan pada tahap awal perencanaan penyusunan P2
pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan agar Pemeriksa dapat memiliki ruang yang Pendahuluan
cukup untuk memahami suatu hal pokok/objek pemeriksaan secara lebih
komprehensif dan memperkuat pemahaman Pemeriksa atas hal pokok/objek
pemeriksaan tersebut. Pemahaman awal bisa meliputi hal pokok/objek
pemeriksaan yang luas dan kompleks. Dengan melakukan pemahaman awal,
Pemeriksa dapat mengurangi risiko pemeriksaan kinerja dengan waktu
pemeriksaan pendahuluan yang pendek.
Pemeriksa perlu memperhatikan bahwa kegiatan pemahaman awal hal
pokok/objek pemeriksaan berbeda dengan kegiatan pemahaman atas hal
pokok/objek pemeriksaan yang akan dilakukan pada pemeriksaan pendahuluan.
Pemahaman awal hal pokok/objek pemeriksaan dilakukan sebelum pemeriksaan
pendahuluan dengan maksud untuk memahami atau memutakhirkan hal-hal
mendasar tentang hal pokok/objek pemeriksaan seperti definisi, fungsi, tujuan, dan
entitas yang terkait. Termasuk peraturan dan kebijakan yang mendasari, serta
perhatian publik seputar hal pokok/objek pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan
studi literatur dan atau diskusi/wawancara terbatas sehingga Pemeriksa dapat
menyusun P2 Pendahuluan. Keluasan atau kedalaman cakupan pemahaman awal
atas hal pokok disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 30