Page 40 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV

BAB IV
PERENCANAAN PEMERIKSAAN KINERJA

A. Pendahuluan

01 Berdasarkan topik pemeriksaan dan RKP yang telah ditetapkan, tahap selanjutnya
dalam pemeriksaan kinerja adalah perencanaan pemeriksaan. Pemeriksaan kinerja
memiliki karakteristik yang beragam sehingga membutuhkan perencanaan yang
baik. Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas hasil pemeriksaan.

02 Tujuan perencanaan pemeriksaan kinerja, antara lain agar: Tujuan
1. Pemeriksaan yang dilaksanakan dapat berjalan secara ekonomis, efisien, perencanaan
efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip manajemen proyek yang baik. pemeriksaan
kinerja
2. Pemeriksa dapat menentukan tujuan, lingkup, sumber daya, metodologi
pemeriksaan, dan alokasi sumber daya yang tepat.

03 Proses perencanaan pemeriksaan kinerja di BPK memiliki beberapa tahap, yaitu: Tahapan
1. pemahaman awal atas hal pokok yang diperiksa. Hal ini dilakukan dengan perencanaan
2
terlebih dahulu membentuk Tim Perencanaan Pemeriksaan (TPP) yang pemeriksaan
bertujuan untuk menyusun Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan (LHPP). kinerja
2. penyusunan P2 Pendahuluan berdasarkan LHPP yang telah disusun
sebelumnya.
3. pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan yang akan menghasilkan LHP
Pendahuluan. Hasil pemeriksaan pendahuluan ini memiliki 2 (dua)
kemungkinan:
a. apabila masalah yang diperiksa dinilai tidak layak diperiksa lebih dalam
(tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terinci), maka tahap penyusunan
LHP Pendahuluan merupakan langkah terakhir dalam proses perencanaan;
dan/atau
b. apabila masalah yang diperiksa dinilai layak diperiksa lebih dalam melalui
pemeriksaan terinci, Pemeriksa selanjutnya menyusun P2 Terinci.
4. penyusunan P2 Terinci.

04 Alur tahap perencanaan pemeriksaan kinerja di BPK dapat dilihat pada Bagan alur dalam
Gambar 8. perencanaan
pemeriksaan

2 Komposisi TPP terdiri dari PFP dengan mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi yang relevan dengan
entitas yang akan diperiksa. Tim ini ditetapkan secara berjenjang oleh PSP dengan mendapat pertimbangan dari
PFP yang memiliki peran jabatan fungsional Pengendali Mutu untuk entitas yang menjadi wewenangnya.
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 29