Page 44 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV

TPP dapat menambahkan informasi atau aspek lain yang dianggap penting untuk
dimasukkan sebagai komponen LHPP. TPP juga dapat memasukkan rancangan
model pemeriksaan dalam LHPP bila memiliki informasi yang memadai. Model
pemeriksaan tersebut dapat berisi informasi antara lain:
a. area-area potensial pemeriksaan yang dapat diidentifikasi dari hasil
pemahaman awal hal pokok/objek pemeriksaan;
b. rancangan tujuan dan pertanyaan pemeriksaan tentatif;
c. hipotesis pemeriksaan kinerja yang berisi uraian hipotesis TPP berdasarkan
hasil analisis permasalahan yang diperoleh selama melakukan pemahaman
awal hal pokok yang diperiksa/objek pemeriksaan;
d. kriteria tentatif yang dapat digunakan; dan
e. risiko pemeriksaan yang berisi uraian terkait risiko yang dihadapi oleh
Pemeriksa dan mitigasi yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut.
LHPP tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi TPP dalam menyusun
P2 Pendahuluan. Format LHPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1
dan contoh pengisian LHPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

C. Penyusunan P2 Pendahuluan

09 Setelah menyusun LHPP, selanjutnya TPP membuat P2 Pendahuluan berdasarkan Tujuan
informasi yang dituangkan dalam LHPP. Penyusunan P2 Pendahuluan ini penyusunan P2
bertujuan untuk:
Pendahuluan
a. mengidentifikasikan dan mendokumentasikan prosedur-prosedur pemeriksaan
untuk memperoleh informasi yang diperlukan pada pemeriksaan pendahuluan;
dan

b. memudahka supervisi da review unt pemerolehan keyakinan mutu

pemeriksaan pendahuluan.
10 P2 Pendahuluan berisi informasi antara lain:
Isi P2
a. dasar hukum pemeriksaan;
Pendahuluan
b. standar pemeriksaan;
c. organisasi/program/kegiatan yang diperiksa;
d. tahun anggaran yang diperiksa;
e. gambaran umum:

1) struktur organisasi;
2) anggaran dan realisasi; dan
3) identitas entitas yang diperiksa,
f. alasan pemeriksaan;
g. tujuan pemeriksaan pendahuluan;

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 33