Page 43 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV

08 Pemeriksa selanjutnya akan mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh Hasil pemahaman
dan menuangkan informasi tersebut dalam bentuk LHPP. LHPP mengandung awal hal
informasi antara lain: pokok/objek
1. Pendahuluan pemeriksaan
Pada bagian ini TPP mengungkapkan, antara lain:
a. b alasa dilakuka pemaham a hal
pokok/objek pemeriksaan yang akan diperiksa;
b. tujuan kegiatan pemahaman awal hal pokok/objek pemeriksaan yang akan
diperiksa; dan
c. metodologi ya digunaka unt melaksanaka kegiata pemahaman

awal hal pokok/objek pemeriksaan yang akan diperiksa.
2. Landasan Teori

Bagian ini menjelaska teori/konsep yang terkait kegiata pemahaman awal

h pokok/objek pemeriksaan Landasan teori disusu berdasarkan studi

literatur atau hasil riset/kajian yang dilakukan oleh akademisi/LSM/organisasi

lainnya Penyajian landa teori ini aka membantu Pemerik dalam

menyusun hipotes Selain itu penjelas mengenai teori/konse ini dapat
memperkuat alasan pentingnya hal pokok/objek pemeriksaan untuk diperiksa.
3. Pembahasan
Pada bagian ini TPP melaporkan hasil-hasil pemahaman awal hal pokok/objek
pemeriksaan, antara lain:
a. upaya/program/kegiatan yang menguraikan program/kegiatan/proses

y di p t pokok/objek
pemeriksaan;
b. permasalahan yang terkait dengan hal pokok/objek pemeriksaan;
c. faktor-faktor yang memengaruhi entitas/masalah yang dirumuskan untuk
mengidentifik hal-hal yang tidak dap dikendalikan dalam
pemeriksaan;

d. gambara mengenai pemangk kepentinga yang berhubunga dengan
entitas atau masalah yang dirumuskan (key player); dan
e. gambara mengenai peraturan-peraturan terkait ya secara signifikan

berhubungan dengan masalah yang dirumuskan.
4. Kesimpulan

Pada bagian in berdasarkan analis dan pembahasan yang dilakuka pada

bagian sebelumnya menyimpulka tingka kompleksita hal
pokok/objek pemeriksaan Tingk kompleksita tersebu akan menentukan

antara lai kebutuhan sumber daya da tenaga ahli dibutuhkan dalam

pelaksanaan pemeriksaan.
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 32