Page 64 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV

2. Diskusikan kriteria pemeriksaan dengan manajemen entitas yang
diperiksa, dan jika diperlukan dengan para pemangku kepentingan.
Diskusi ini dapat dibangun sejak tahap pemeriksaan pendahuluan.
Diskusi kriteria diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang sama
antara Pemeriksa dengan manajemen entitas yang diperiksa. Diskusi
dengan entitas ini juga bertujuan agar Pemeriksa dapat mengidentifikasi
ketidaksetujuan entitas atas kriteria sedini mungkin, sehingga
permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan. Seluruh proses
penetapan kriteria pemeriksaan harus didokumentasikan dalam KKP.

3. Apabila dipandang perlu, lakukan modifikasi atas desain kriteria
pemeriksaan jika pada pemeriksaan terinci diperoleh informasi yang
signifikan. Modifikasi atas desain kriteria ini perlu dikomunikasikan
kembali dengan entitas dan didokumentasikan dalam KKP.

4. Pertimbangkan risiko pemeriksaan dalam penentuan kriteria pemeriksaan.
Beberapa risiko dalam penentuan kriteria antara lain:
a. Kriteria sulit untuk diidentifikasi, seperti ketika tujuan atas
entitas/program/kegiatan/fungsi yang ditetapkan oleh eksekutif tidak
memiliki rumusan yang jelas, bertentangan, atau bahkan tidak ada
sama sekali. Dalam kondisi ini Pemeriksa perlu menetapkan kriteria
yang mencerminkan hasil yang ideal atau diharapkan guna mengukur
kinerja entitas yang diperiksa. Untuk memformulasikan kriteria dalam
kondisi ini, Pemeriksa perlu melibatkan pendapat ahli, bahkan
pemangku kepentingan untuk mengetahui kondisi ideal yang
bagaimana yang dapat dicapai sesuai dengan situasi dan kondisi
entitas/program/kegiatan/fungsi yang diperiksa. Pelibatan ahli akan
meningkatkan keberterimaan dan keandalan kriteria bagi entitas yang
diperiksa, juga bagi para pembaca LHP, seperti lembaga perwakilan,
media, dan masyarakat.
b. Adanya pertentangan antara beberapa sumber kriteria yang dapat
digunakan dalam pemeriksaan. Sesuai dengan SPKN, Pemeriksa harus
menganalisis konsekuensi dari adanya pertentangan tersebut, dan
menanggapinya dengan melakukan beberapa hal berikut:
1) memodifikasi tujuan pemeriksaan atau hal pokok yang akan
diperiksa;
2) memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas hal pokok;
atau
3) melibatkan para ahli untuk memperoleh pandangan atas adanya
pertentangan beberapa sumber kriteria.
Apabila berdasarkan pertimbangan profesional Pemeriksa
memutuskan untuk memilih salah satu sumber kriteria, Pemeriksa
harus mengungkapkan adanya pertentangan sumber kriteria dan
alasan pemilihan sumber kriteria tertentu dalam LHP. Pemeriksa juga
dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas isu
pertentangan sumber kriteria tersebut.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 53