Page 69 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 69
Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV
c. kriteria pemeriksaan;
d. bukti yang dibutuhkan;
e. sumber bukti;
f. metode pengumpulan bukti; dan
g. prosedur pengumpulan bukti.
Disamping itu Pemeriksa juga dapat menambahkan informasi lainnya
seperti:
a. risiko/keterbatasan/kendala yang dihadapi selama pelaksanaan
prosedur pemeriksaan;
b. temuan pemeriksaan yang dapat diprediksi (temuan potensial);
c. kesimpulan sementara yang akan diberikan atas temuan-temuan
potensial;
d. rekomendasi potensial yang dapat diusulkan; dan/atau
e. manfaat pemeriksaan yang merupakan nilai tambah atau manfaat
perbaikan dari rekomendasi potensial yang diusulkan.
2. Tuangkan informasi yang telah diperoleh pada pemeriksaan pendahuluan
dalam MDP.
3. Validasi MDP yang telah dibuat untuk memastikan bahwa desain
pemeriksaan telah disusun secara logis, yang meliputi metodologi
pemeriksaan yang digunakan, identifikasi informasi yang harus diperoleh,
strategi pengumpulan dan analisis bukti, temuan pemeriksaan potensial
dan kesimpulan sementara, serta memastikan bahwa rancangan MDP
tersebut sesuai untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah dirancang.
Validasi ini dapat dilakukan melalui diskusi internal tim untuk
mendapatkan masukan dari berbagai perspektif, dan/atau meminta
masukan dari tenaga ahli.
59 MDP merupakan instrumen yang fleksibel yang dapat dimodifikasi apabila Kondisi yang
ditemukan tambahan informasi yang signifikan selama penugasan memerlukan
pemeriksaan kinerja. Seluruh modifikasi yang dibuat atas MDP harus modifikasi MDP
didokumentasikan dalam KKP. Format KKP MDP tercantum dalam
Lampiran IV.12, Format KKP Perubahan MDP tercantum dalam
Lampiran IV.13, dan contoh Pengisian Format KKP MDP atas Pemeriksaan
Kinerja Tata Kelola Kegiatan Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi tercantum
dalam Lampiran IV.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Penyusunan LHP Pendahuluan
60 Output dari pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan adalah LHP Pendahuluan.
LHP Pendahuluan menyatakan apakah pemeriksaan kinerja akan dilanjutkan
pada pemeriksaan terinci atau terhenti hanya sampai pemeriksaan
pendahuluan.
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 58