Page 71 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 71
Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV
E. Penyusunan P2 Terinci
63 Sebelum melakukan pemeriksaan terinci, Pemeriksa harus menyusun P2 Terinci. Definisi P2
P2 Terinci merupakan pedoman yang berisi prosedur yang rinci bagi Pemeriksa Terinci
dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan terinci.
64 Tujuan utama penyusunan P2 Terinci adalah: Tujuan
1. menetapkan hubungan yang jelas antara tujuan pemeriksaan dan metodologi penyusunan P2
pemeriksaan yang akan dilakukan pada pemeriksaan terinci; Terinci
2. mengidentifikasikan dan mendokumentasikan prosedur-prosedur pemeriksaan
yang harus dilaksanakan pada pemeriksaan terinci;
3. memudahkan supervisi dan review; dan
4. membantu dalam pengumpulan bukti yang cukup dan tepat untuk menjawab
tujuan pemeriksaan terinci, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan
efisien dan efektif.
65 Informasi yang dapat disajikan dalam P2 Terinci adalah sebagai berikut: Informasi dalam
1. Dasar hukum pemeriksaan P2 Terinci
Pemeriksa memasukkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi mandat
bagi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan.
2. Standar pemeriksaan
Diisi dengan standar pemeriksaan yang akan digunakan dalam melaksanakan
pemeriksaan. BPK telah menetapkan SPKN sebagai pedoman dalam
melaksanakan pemeriksaan atas keuangan negara.
3. Alasan pemeriksaan
Alasan pemeriksaan adalah rasionalisasi mengapa BPK melakukan
pemeriksaan kinerja atas suatu hal pokok. Rasionalisasi ini dapat berupa:
a. permasalahan yang menjadi perhatian yang berasal dari hasil analisis
perolehan data dan informasi awal; dan/atau
b. manfaat yang dapat diberikan dari pemeriksaan.
4. Tujuan pemeriksaan
Bagian ini menjelaskan tujuan pemeriksaan dan penjabarannya dalam bentuk
hierarki pertanyaan pemeriksaan. Pada bagian ini Pemeriksa juga dapat
menampilkan bagan hierarki pertanyaan pemeriksaan.
5. Lingkup pemeriksaan
Bagian ini menjabarkan area yang menjadi fokus pemeriksaan, lokasi
pemeriksaan, dan periode yang diperiksa.
6. Gambaran UMUM
Pada bagian ini pemeriksa menyajikan informasi sebagai berikut:
a. Struktur organisasi
Bagian ini menjelaskan gambaran umum terkait struktur organisasi dan
tata kelola atas objek pemeriksaan/hal pokok.
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 60