Page 70 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV

61 Informasi yang dapat disajikan dalam LHP Pendahuluan antara lain: Informasi yang
Bab I. Pendahuluan dapat disajikan
dalam LHP
a. Dasar Hukum Pemeriksaan
Pendahuluan
b. Standar Pemeriksaan
c. Entitas/Program yang Diperiksa

d. Tahun Anggaran yang Diperiksa
e. Tujuan Pemeriksaan Pendahuluan
f. Sasaran Pemeriksaan Pendahuluan
g. Metodologi Pemeriksaan Pendahuluan
h. Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan
i. Sistematika LHP Pendahuluan

Bab II. Gambaran Umum Objek Pemeriksaan
a. Tugas dan Fungsi
b. Dasar Hukum Entitas yang Diperiksa
c. Identifikasi Masalah
Bab III. Risiko Pemeriksaan
a. Gambaran Risiko Pemeriksaan pada Setiap Tahap Pemeriksaan
b. Strategi Mitigasi Risiko Pemeriksaan

Bab IV. Desain Pemeriksaan
a. Penentuan Area Kunci
b. Penentuan Tujuan dan Lingkup
c. Desain Pertanyaan Pemeriksaan
d. Kriteria Pemeriksaan
e. Program Pemeriksaan

Bab V. Kesimpulan
Bab ini menyajikan kesimpulan apakah pemeriksaan akan dilanjutkan pada
pemeriksaan terinci atau tidak.
Pemeriksa dapat memodifikasi unsur informasi di atas sesuai dengan
kebutuhan di lapangan dengan mempertimbangkan sistematika yang logis dan
terstruktur.

62 Apabila pemeriksaan tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan terinci, Pemeriksa LHP Pendahuluan
tidak perlu menyajikan Bab Desain Pemeriksaan. Namun demikian, dalam atas pemeriksaan
Bab Kesimpulan Pemeriksa perlu mengungkapkan alasan mengapa yang tidak
pemeriksaan tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan terinci. Beberapa kondisi dilanjutkan dalam
yang menyebabkan proses pemeriksaan tidak dilanjutkan ke dalam pemeriksaan
pemeriksaan terinci antara lain ketika ada risiko yang tidak dapat dimitigasi terinci
seperti pembatasan akses terhadap bukti-bukti pemeriksaan.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 59