Page 92 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 92

Juklak Pemeriksaan Kinerja                                                    Bab VI

                                istilah  atau  singkatan  tersebut  dalam  suatu  glosarium  maupun  daftar
                                singkatan. LHP dikatakan ringkas apabila menyajikan informasi yang tidak
                                lebih panjang dari yang dibutuhkan.
                        10   5.  Berimbang                                                           Berimbang

                                Agar berimbang, LHP Kinerja haruslah objektif dan disajikan dengan bahasa
                                yang netral, serta apabila terdapat perbedaan perspektif, opini, atau argumen,
                                harus  dituangkan  pula  dalam  LHP.  Disamping  itu,  Pemeriksa  juga  perlu
                                mengungkapkan adanya hal atau faktor-faktor eksternal di luar kendali yang
                                dapat memengaruhi kinerja entitas yang diperiksa.

                        11   Agar laporan yang dihasilkan dapat mengomunikasikan hasil pemeriksaan secara   Unsur-unsur
                             informatif dan  meyakinkan, maka dalam  penyusunan LHP  Kinerja,  Pemeriksa   LHP Kinerja
                             perlu  memperhatikan  informasi  yang  disajikan  dalam  LHP.  Unsur-unsur
                             informasi  yang  dapat  disajikan  oleh  Pemeriksa  dalam  LHP  adalah  sebagai
                             berikut:

                        12   1.  Dasar hukum                                                        Dasar hukum
                                LHP  mencantumkan  dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  pelaksanaan   pemeriksaan
                                pemeriksaan  yang  dilakukan.  Dasar  hukum  pemeriksaan  kinerja  adalah
                                peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  mandat  bagi  BPK  dan
                                peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pemeriksaan
                                pengelolaan keuangan negara.

                        13   2.  Alasan pemeriksaan                                                     Alasan
                                Alasan   pemeriksaan   memuat   kondisi   atau   permasalahan   yang   pemeriksaan
                                melatarbelakangi pemeriksaan atau argumen mengapa BPK mengalokasikan
                                waktu  dan  sumber  dayanya  untuk  berperan  aktif  mengatasi  suatu  masalah
                                melalui  fungsi  pemeriksaannya.  Alasan  pemeriksaan  tersebut  sekaligus
                                berfungsi  mengarahkan  pembentukan  hipotesis  atau  indikasi  awal  saat
                                merumuskan tujuan dan kriteria pemeriksaan.

                        14   3.  Standar pemeriksaan                                                   Standar
                                Standar  pemeriksaan  merupakan  patokan  bagi  para  Pemeriksa  dalam   pemeriksaan
                                melakukan  tugas  pemeriksaannya.  Pemeriksaan  yang  dilaksanakan
                                berdasarkan standar akan menjamin kualitas pemeriksaan. Oleh karena itu,
                                dengan mencantumkan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai SPKN,
                                maka keyakinan pembaca tentang kualitas LHP akan meningkat.

                        15   4.  Tujuan pemeriksaan                                                    Tujuan
                                Tujuan pemeriksaan adalah apa yang diharapkan tercapai dari pelaksanaan   pemeriksaan
                                pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan mengungkapkan aspek 3E yang menjadi
                                fokus pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Pengungkapan tujuan
                                pemeriksaan  dalam  LHP  akan  memberikan  pemahaman  kepada  pembaca
                                mengenai arah dan fokus pemeriksaan.






                      Direktorat Litbang                Badan Pemeriksa Keuangan                          81
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97