Page 136 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng
P. 136
12/20/2020 HAM dalam Reuni Organisisme-Developmentalisme
Menurut Bourchier, selain bersumber dari filsafat organisisme Barat, pandangan
negara organisis di Indonesia mendapat sumber rujukan dari rembesan filsafat
yang dianut oleh fasisme Jepang. Filsafat Jepang menggarisbawahi pentingnya
prinsip Kokutai no Hongi, yang menekankan keharusan: pertama, penolakan
semua pandangan Barat, termasuk liberalisme, komunisme, anarkisme, dan
sosialisme. Kedua, pandangan bahwa keluarga dan kekaisaran
mentransformasikan pelbagai perbedaan sosial. Ketiga, menegaskan hubungan
integral antara individu-keluarga-negara. Keempat, negara merupakan bentuk
perluasan dari keluarga. Kelima, individu tidak dapat diasingkan dari negara dan
selalu mendapat posisi yang dialokasikan oleh negara di dalam peran-peran di
dalam masyarakat (Bourchier, 2015, halaman 83).
Dalam konteks Indonesia, pandangan organisis ini diajukan oleh Soepomo selama
sidang BPUPK pada 1945. Dalam sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, Soepomo
memperkuat dalil-dalil negara kekeluargaan yang dicampurkannya dengan model
masyarakat dan nilai tradisional Jawa dengan menekankan keharmonisan serta
kebersatuan penguasa dan rakyat dengan basis partikularisme sosial dan budaya:
Kita sekarang menindJau negara Asia, ialah dasar negara Dai Nippon. Negara
Dai Nippon berdasar atas persatuan lahir dan batin Jang kekal antara Jang
Maha Mulia Tenno Heika, negara dan ra"/qat Nippon seluruhnJa. Tenno adalah
pusat roehani dari seluruh ra"/qat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga
Tenno Jang dinamakan: "Koshitu" ialah keluarga Jang terutama.
Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan tjorak
masJarakat Indonesia.
Pandangan organisis Soepomo ini oleh Orde Baru dikembangkan dalam paket dan
postur yang lebih lengkap dengan dituruan dalam dua pranata politik, yakni
pertama, penyisipan organisisme dalam tafsir ideologi politik Pancasila yang
tunggal, sakral, dan pen uh dengan "pengecualian budaya". Kedua, menautkan ide
totalisme, harmoni, dan persatuan negara-rakyat dalam kebijakan ekonomi
pembangunan negara (developmental state). Organisisme menjadi kerangka dasar
dan orientasi ideologis yang mendasari seluruh aspirasi tentang pembangunan dan
"kemajuan" Indonesia. Di bawah kondisi ini, hak asasi manusia ditolak sebagai
norma dan gagasan, ditekan sebagai aspirasi dan imajinasi politik.
Krisis ekonomi dan reformasi politik 1998 memberikan dobrakan ganda baik
kepada organisisme maupun kepada gagasan developmentalisme yang
dijaminnya. Reformasi politik memaksa perubahan dalam matriks ideologi politik
organisisme: seluruh tabu politik yang dikonstruksi atas nama basis harmoni,
kekeluargaan, dan totalitas digantikan dengan kritik, kebebasan, dan pluralisme
politik.
read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Fkolom%2F 162152%2Fkolom-robertus-robet-ham-dalam-re. . . 3/5
