Page 85 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI

ketentuan Pasal 33 Amandemen ke-empat UUD 1945. Tim Ahli yang
dikoordinatori oleh Mubyarto itu beranggotakan Dawam Rahardjo,
Sri Adiningsih, Sri Mulyati (sekertaris), Syahrir, Bambang Sudibyo,
Didik Rachbini. Pandangan terlihat jelas pada rapat ke 16 PAH-I
BP MPR RI pada 16 Mei 2001. Irisan konsep membuat perbedaan
pandangan meruncing tajam dikalangan Tim Ahli Bidang Ekonomi,
dimana sejak awal pembahasan telah terbagi dua kubu: Yogya
dan Jakarta. Pembahasan memuat materi penting. Kubu Yogya
melalui Mubyarto berada di garis tegas mempertahankan dasar
fundamental politik perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal
33 naskah asli UUD 1945. Sementara kubu Jakarta menginginkan
perubahan ke arah sistem ekonomi pasar; sebagaimana yang
pernah dilakukan oleh Orde Baru, Walaupun secara subtansi
91
tampak memodifikasi argumennya .
Pada akhirnya rumusan Pasal 33 ayat
1 sampai 3 UUD NRI 1945 tidak diubah Sementara kubu
akan tetapi ada tambahan ayat pada Jakarta menginginkan
Pasal 33 tersebut sehingga menjadi perubahan ke arah
sistem ekonomi
5 ayat dan menghapus penjelasan
pasar; sebagaimana
Pasal 33 UUD 1945 dan hal tersebut
yang pernah
pun dilalui dengan proses yang sangat dilakukan oleh Orde
rumit sampai dengan mundurnya ahli Baru, Walaupun
ekonomi Mubyarto kala itu. secara subtansi
Dengan hal tersebut dapat tampak memodifikasi
disimpulkan bahwa pengaruh prinsip- argumennya.
prinsip sistem ekonomi liberal sangatlah
kuat dalam usaha untuk mengubah

91 Susanto Polamolo dan Elnino M Husein Mohi. 2019. Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang
Amandemen UUD 1945 Memuat Salinan Otentik Notulensi Sidang MPR RI 1999-2002. Total
Media. Yogyakarta. hlm 66

79