Page 86 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

sistem ekonomi Indonesia dari corak sistem ekonomi Pancasila
menjadi sistem ekonomi liberal yang kapitalis dengan mekanisme
sistem ekonomi pasar. Dengan tidak berubahnya rumusan Pasal
33 UUD NRI 1945 apakah merupakan kekuatan dari para ahli
ekonomi yang idealis dengan prinsip ideologinya yakni Pancasila
memenangkan pegulatan tersebut? Penulis menyimpulkan
tidak juga, karena Penjelasan naskah asli UUD 1945 Pasal 33
telah dihapus, sehingga menimbulkan kerancuan apakah sistem
ekonomi Indonesia akan betul-betul menerapkan sistem ekonomi
pancasila dengan asas kekeluargaannya ataukah tidak? Berkaitan
dengan pertanyaan tersebut perlulah memperhatikan hal yang
dikemukakan oleh Kaelan yang menyatakan tulang punggung
ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kaidah
pasalnya telah dikuasai oleh prinsip ekonomi liberal sebagaimana
yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4). Pasal 33 tentang
perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, hal ini merupakan
pasal yang inkonsisten dan inkoheren dengan Pembukaan
UUD 1945 serta dasar negara
Dengan tidak Pancasila, karena ayat (1), (2), (3) (yang
berubahnya rumusan mendasarkan ekonomi kebersamaan
Pasal 33 UUD NRI 1945 dan kekeluargaan) namun ditutup
apakah merupakan oleh ayat (4) yang intinya demokrasi
kekuatan dari para ekonomi dan prakteknya diterapkan
ahli ekonomi yang ekonomi liberal. Selanjutnya Kaelan
idealis dengan prinsip menyatakan Demokrasi ekonomi
ideologinya yakni mendasarkan prinsip free fight yang
Pancasila memenangkan
pegulatan tersebut? bertolak belakang dan tidak koheren
dengan prinsip kebersamaan dan asas
kekeluargaan .
92
92 Kaelan. 2016. Inkonsitensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis). Paradigma. Yogyakarta.
Hlm 177

80