Page 90 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 90
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
telah bergeser ke arah usaha bersama sebagai modal
(materil dan finansial) utamanya.
6) Modal pengelolaan koperasi pun berasal dari anggota,
bukanlah dari non-anggota (pihak asing). “Jadi kalau
ada pemodal dari luar tentunya keuntungan bukan
lagi milik anggota, malah menjadi milik pemodal
7) Mahkamah UU Perkoperasian mengutamakan
skema permodalan materiil dan finansial yang
mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi
ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas
pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Karenanya,
filosofi UU Perkoperasian baru ternyata tidak sesuai
dengan hakikat susunan perekonomian sebagai
usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan
yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
”Pengertian koperasi itu ternyata telah dielaborasi
dalam pasal-pasal lain dalam UU Perkoperasian,
sehingga mereduksi atau bahkan menegasikan
hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan
kewenangan pengawas terlalu luas. Akibatnya,
menurut Mahkamah, koperasi menjadi sama dan
tidak berbeda dengan perseroan terbatas. Koperasi
menjadi kehilangan roh konstitusionalnya sebagai
entitas pelaku ekonomi khas bangsa yang berfilosofi
gotong royong.
Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka
sementara waktu menunggu Undang-Undang yang baru
diberlakukan kembali Undang-Undang No 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian
84
