Page 92 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

menimbulkan multitafsir. Padahal dalam Penjelasan Naskah Asli
Pasal 33 UUD 1945 menyatakan “Dalam pasal 33 tercantum dasar
demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua
di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran
orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan
yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Selanjutnya, Perekonomian
berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang.
Sebab itu cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang
Dengan demikian menguasai hidup orang banyak harus
dapat disimpulkan dikuasai oleh negara. Kalau tidak,
bahwa sistem
perekonomian tampuk produksi jatuh ke tangan
berdasarkan orang seorang yang berkuasa dan
konstitusi UUD NRI rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya
1945 membuka perusahaan yang tidak menguasai
peluang yang hajat hidup orang banyak boleh di
besar pelaksanaan tangan orang seorang. Kemudian,
ekonomi di
Indonesia akan Bumi dan air dan kekayaan alam
dilakukan dengan yang terkandung dalam bumi adalah
mekanisme pasar pokok-pokok kemakmuran rakyat.
yang bercorak Sebab itu harus dikuasai oleh negara
sistem ekonomi dan dipergunakan untuk sebesar-
liberalis atau besar kemakmuran rakyat”. Dengan
neoliberalis yang demikian dapat disimpulkan bahwa
kapitalistik telah
merasuk pada sistem perekonomian berdasarkan
bentuk koperasi... konstitusi UUD NRI 1945 membuka
peluang yang besar pelaksanaan

86