Page 96 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

(eksekutif) sangat diperlukan oleh negara-negara berkembang,
jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju yang telah
mapan, karena negara-negara maju telah memiliki mekanisme
hukum yang telah “jalan” untuk mengakomodasi perubahan-
perubahan di dalam masyarakat, sedangkan negara-negara
berkembang tidaklah demikian . Pendapat tersebut secara
95
singkatnya menyimpulkan bahwa penggunaan dan mekanisme
hukum dinegara berkembang pada umumnya belum semapan
negara-negara berkembang. Dengan demikian maka hukum
diperlukan untuk merekayasa perilaku/sikap tindak masyarakat
agar diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi
dan sosial yang harapannya akan terus membawa masyarakat
Indonesia untuk ikut ambil bagian. Selain itu, penggunaan hukum
sebagai alat rekayasa sosial yang dinyatakan oleh Mochtar juga
dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam
masyarakat dapat dikontrol atau dikendalikan agar dapat berjalan
dengan tertib dan teratur.
Tetapi di Indonesia sendiri
penggunaan hukum sebagai
Tetapi di Indonesia sarana rekayasa sosial untuk
sendiri penggunaan mensejahterakan masyarakat yang
hukum sebagai adil dan makmur belum terlihat
sarana rekayasa
sosial untuk signifikan. Hal tersebut terlihat banyak
mensejahterakan peraturan perundang-undangan yang
masyarakat yang adil dikeluarkan pemerintah dalam rangka
dan makmur belum pembangunan sosial ekonomi dengan
terlihat signifikan. mendasarkan diri pada konsep law

as tool of social engineering, temyata
95 Mochtar Kusuma Atmaja, dalam Soetandyo Wignjosoebroto. 1994. Dari Hukum Kolonial
Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia. .
RajawaliPress. Jakarta. hlm231

90