Page 98 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

dan juga dapat dikatakan bahwa pada saat peraturan tersebut
berlaku koperasi memberikan kontribusi yang besar memajukan
perekonomian Indonesia. Hal tersebut berdampak karena ketika
Inpres tersebut berlaku koperasi dengan peran yang demikian
mendapatkan modal yang besar yang didapatnya dari kegiatannya
dan dengan modal tersebut kemudian dipergunakan kembali untuk
kegiatan simpan pinjam dalam kegiatan ekonomi khususnya petani
di Indonesia kala itu. Selain itu pada orde baru perkembangan
keragaan Koperasi selama Pelita V terlihat dari jumlah unit KUD
dan Koperasi Non-KUD serta anggotanya sangat banyak.
Perkembangan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan
usaha koperasi dalam tahun keempat Repelita V menunjukkan
hasil yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi yang tumbuh
di kalangan masyarakat dan jumlah anggota koperasi semakin
bertambah. Demikian pula, bidang usaha koperasi juga makin
beragam dan jumlah dan ragam usahanya makin meningkat baik
segi kualitas maupun kuantitas.
Jumlah koperasi pada Repelita V juga menunjukkan
peningkatan. Jumlah, koperasi pada tahun keempat Repelita V
sudah mencapai sebanyak 39.031 buah, yang terdiri dari 30.282
koperasi non’KUD dan 8.749 buah KUD. Jika dibanding dengan
jumlah kecamatan yang ada yaitu sebanyak 3.762 kecamatan,
maka terdapat rata-rata 2-3 KUD di setiap kecamatan dan sekitar
8 koperasi non KUD di setiap kecamatan. Penyebaran jumlah
koperasi/KUD ini menggambarkan bahwa pelayanan koperasi
sudah cukup merata dan makin mampu menjangkau para anggota
dan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan
data tahun 1984 hingga 1989 yakni sebagai berikut :
96
96 Ditjen Bina Lembaga Koperasi

92