Page 93 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI

ekonomi di Indonesia akan dilakukan dengan mekanisme pasar yang
bercorak sistem ekonomi liberalis atau neoliberalis yang kapitalistik
telah merasuk pada bentuk koperasi yang diharapkan menjadi
sokoguru ekonomi Indonesia dalam mencapai mensejahterakan
berdasarkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
konsep awal dimana negara Indonesia dibentuk.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal ini peran
besar lembaga eksekutif berperan besar dalam menjalankan
dan membentuk kebijakan khususnya yang berkaitan dengan
mensejahterakan rakyat. Tentunya Presiden atau penguasa
memiliki peran yang sangat besar dan sentral, mengingat
Presiden merupakan pimpinan tertinggi di lembaga eksekutif.
Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 mengindikasikan
memberikan penegasan terhadap Pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun
1945 yaitu penegasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial,
dengan mempertegas kedudukan
Presiden sebagai kepala negara (head
of state) sekaligus sebagai kepala Sebagaimana
pemerintahan (head of government) diketahui bahwa
tidak dapat dipisahkan dan dipilih dalam hal ini peran
besar lembaga
langsung oleh rakyat, sehingga
eksekutif berperan
Presiden memiliki kewenangan besar dalam
sebagai “the sovereigh executive” menjalankan dan
untuk menjalankan “independent membentuk kebijakan
power” dan “inheren power”. Presiden khususnya yang
sebagai kepala pemerintahan dalam berkaitan dengan
menjalankan kekuasaan eksekutif mensejahterakan
rakyat.
dan juga sebagai kepala administrasi
mempunyai tugas dan wewenang

87