Page 97 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI

pembangunan sosial ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan
menggunakan peraturan perundang-undangan melalui kebijakan
hukumnya yang merupakan sebagai sarana untuk mengubah
perilaku masyarakat di bidang sosial maupun ekonomi tidak berhasil
mewujudkan tujuan nasional yakni terciptanya masyarakat yang adil
dan makmur dalam hal ini adalah yakni tentang perkoperasian di
Indonesia. Hal tersebut sangat terlihat salah satunya sarana hukum
yang dikeluarkan oleh bidang eksekutif ada yang menyebabkan
menggeser kegiatan perekonomian berbasiskan Pancasila yakni
Koperasi.
Hal tersebut sangat terlihat jelas bahwa penggunaan
hukum sebagai law as tool of social engineering tersebut dalam
pembangunan hukum sangat berimplikasi pada kegiatan dan
kondisi kegiatan ekonomi. Hal tersebut terlihat perbandingan
produk hukum Presiden pemerintahan Soeharto dan era reformasi.
Sebagai perbandingan pada era Orde Baru yakni pemerintahan
Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984
tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa
(KUD) tersebut, menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi
Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memberikan kontribusi
pada pengembangan dan memajukan koperasi sebagai ssokoguru
perekonomian nasional.
Mengingat melalui Inpres No 4 tahun 1984 tersebut Presiden
sebagai kepala pemerintahan memerintahkan kementerian dan
badan terkait untuk melibatkan KUD dalam setiap kegiatan
ekonomi seperti menyalurkan pupuk, sembako, dan jasa lainnya
seperti hak atas jasa pembayaran tagihan listrik PLN hingga
pembayaran Pajak PBB serta kegiatan lainnya yakni simpan
pinjam. Dengan demikian peran koperasi sangat diberdayakan

91