Page 88 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

ayat (4) UU NRI 1945 sehingga kaidah yang terkandung dalam Pasal
33 ayat (1), (2), (3) UUD NRI 1945 tidak direalisasikan secara konsisten
dan dalam proses pembangunan peningkatan kesejahteraan
rakyat dikarenakannya multitafsir sehingga dapat menerapkan
dan membuat kebijakan dengan corak liberalis yang jelasjelas
bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
Pengaruh liberal juga sampai pada kegiatan perkoperasian
di Indonesia. Hal tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Koperasi
di Indonesia juga dibatalkan oleh putusan judicial review Mahkamah
Konstitusi RI Nomor 28/PUUXI/2013 tentang pengujian Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya
disebut UU Koperasi 2012). Padahal koperasi merupakan salah
satu penunjang bangunan ekonomi yang paling ideal bagi bangsa
Indonesia. Hal ini akibat dari dihapusnya penjelasan Pasal 33 pada
naskah asli UUD 1945 sehingga menciptakan multifatsir yang
selanjutnya berdampak pada pembuatan UU perkoperasian yang
bercorak kapitalis sehingga kegiatan perekonomian dengan sarana
koperasi saat ini menjadi tidak koheren dan inkonsistensi dengan
jiwa Pancasila dan jiwa asas kekeluargaan yang terdapat dalam
pada ayat tertentu yang terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945,
hal tersebut terlihat halhal yang menjadi pertimbangan (Racio
Decidendi) Judicial Review Mahkamah Konstitusi RI yakni sebagai
berikut:
1) Roh korporasi terus merasuk ke sendi-sendi
kehidupan negara, termasuk jiawa usaha yang
sesuai dengan kegotongroyongan koperasi. Hal
telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong
royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut
Mahkamah, UU Perkoperasian 2012 bertentangan
dengan UUD 1945.

82