Page 87 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI

Kedua, banyaknya undang-undang dalam bidang
pelaksanaan kegiatan perekonomian bercorak liberal yang tidak
sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Pancasila sehingga
bertentangan dengan jiwa Pasal 33 UUD NRI 1945 sehingga
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI. Adapun beberapa
putusan judicial review Mahkamah Konstitusi yang membatalkan
dan menyatakan undang-undang Pasal 33 UUD NRI 1945 yakni
UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No. 22
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 20 Tahun
2001 Tentang Ketenagalistrikan. Sebetulnya selain undang-
undang tersebut masih banyak lagi undang-undang yang
berkaitan dengan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang
bercorak liberalis dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI
1945 dan Pancasila yakni UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN,
dimana tidak terdapat ketentuan kaidah bagaimana BUMN
tidak memuat ketentuan tentang kemakmuran rakyat, UU No
19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan,
ternyata ketentuan di dalamnya
hanya memuat hanya menjamin Sebetulnya selain
undang-undang
pemilik modal (kapitalis) sehingga
tersebut masih banyak
pemanfaatan kekayaan hutan bukan
lagi undang-undang
untuk kemakmuran rakyat melainkan yang berkaitan
hanya dinikmati kalangan kapitalis dengan pelaksanaan
yakni pihak swasta dengan menggusur perekonomian
masyarakat adat seperti pada kasus Indonesia yang
register 45 dan 47 di Lampung. Hal bercorak liberalis dan
bertentangan dengan
tersebut baik secara langsung maupun
Pasal 33 UUD NRI 1945
tidak langsung akibat diberlakukannya
dan Pancasila
demokrasi ekonomi ketentuan Pasal 33

81