Page 91 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI

1992). Model putusan yang merumuskan norma norma baru
didasarkan pada suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak
untuk segera dilaksanakan. Ada problem implementasi jika
putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan suatu norma
bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka
akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang,
akan, bahkan diimplementasikan namun menimbulkan persoalan
konstitusional terutama dalam
penerapannya . Tentunya hal ini juga
93
menimbulkan pertanyaan apakah Ada problem
Mahkamah Konstitusi RI berwenang implementasi jika
menghidupkan atau memberlakukan putusan Mahkamah
suatu undang-undang yang dinyatakan Konstitusi hanya
tidak berlaku? Tentunya hal ini menjadi menyatakan suatu
norma bertentangan
problem dalam pemberlakuan UU dan tidak mempunyai
yang telah dinyatakan sudah tidak kekuatan mengikat,
berlaku pada sebelumnya. maka akan timbul
kekosongan norma
Dibentuknya UU No. 17 tahun
sementara norma
2012 tentang Perkoperasian yang
tersebut sedang,
bercorak koporasi dengan berorientasi akan, bahkan
profit sebagai pembaharuan dari UU diimplementasikan
No. 25 Tahun 1992 juga secara tidak namun menimbulkan
langsung akibat dari dihapusnya persoalan
konstitusional
Penjelasan Naskah Asli Pasal 33 UUD
terutama dalam
1945 sehingga tidak terdapat dalam
penerapannya.
amandemen UUD NRI 1945, maka
ketentuan Pasal 33 dalam konstitusi

93 Nimatul Huda. 2018. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahakamah Konstitusi. UII Press.
Yogyakarta. hlm 178

85