Page 269 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957

termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal
1 ajat (1) dan (2). 306

Pandangan kedua diusung oleh para tokoh dan ulama muslim
anggota konstituante yang melihat pentingnya Islam sebagai dasar
negara. Padangan ini bertumpu pada negara harus berdasarkan
kedaulatan hukum Tuhan. Sebagai manifestasi dari prinsip ini adalah
ditetapkannya demokrasi musyawarat antara wakil-wakil rakyat yang
dipilih oleh rakyat. Konsepsi kedaulatan hukum Tuhan mendudukkan
demokrasi sebagaipelaksanaan kebenaran dan hak, dimana pemimpin
berkewajiban bertanggungjawab penuh kepada rakyat. Pandangan
ini sebagaimana tertuang dalam rumusan hasil rapat Konstituante
sebagai berikut:
Pandangan kedua

diusung oleh para Pendapat jang menghendaki ISLAM didjadikan
Dasar Negara, antara lain pada dasarnja sebagi
tokoh dan ulama berikut:
muslim anggota a. Berdasarkan kedaulatan hokum Tuhan itu maka:
konstituante Islam mewadjibkan demokrasi jang berdasarkan

yang melihat musjawarat diantara wakil-wakil rakjat jang
dipilih oleh rakjat itu sendiri, demokrasi jang
pentingnya Islam mendudukkan kebenaran dan hak.
sebagai dasar Islam mewadjibkan pemimpin rakjat,
negara. pemimpin Negara dan pemimpin pemerintahan
penuh bertanggung-djawab kepada rakjat.
Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan bathin
menolak pendjadjahan, penindasan/eksploitasi
manusia atas manusia dalam bentuk apapun
djuga.
Islam memberantas kemiskinan dan
kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir
dan bathin atas dasar hidup keragaman antara
golonga dan golongan (kelas).
Islam meletakkan dasar hidup antara baangsa
dengan bangsa, antara suku bangsa dengan suku
bangsa atas dasar harga-menghargai, memberi
dan menerima.

306 DPR RI, Risalah sementara konstituante RI

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 269
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 269 11/19/19 1:10 PM