Page 267 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 267
PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957
5.6. Konstituante dan Sistem Demokrasi
Parlementer
Sebagai lembaga tinggi negara, Kostituante, merupakan institusi
yang muncul sebagai konsekuensi dinamika politik pasca-kemerdekaan
dan alotnya perdebatan pemerintah Republik dan Belanda tentang
pengakuan Indonesia sebagai negara merdeka. Dalam maklumat Wakil
Presiden No X tanggal 3 Nopember 1946 tentang penyelenggaraan
pemilu, tidak disebutkan lembaga Konstituante, melainkan DPR dan
MPR sebagai lembaga perwakilan yang merupakan manifestasi dari
aspirasi rakyat.
Perjanjian KMB Desember 1949 menandai pengakuan kedaulatan
Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda dalam bentuk negara
serikat (RIS) dan menyisakan control Belanda dalam Uni Indonesia
Belanda. Konstitusi RIS merupakan payung hukum bagi susunan
ketatanegaraan Indonesia, termasuk terbentuknya Konstituante.
Konstituante yang merupakan hasil pemilu 1955, mengemban
tugas pokok untuk menyusun konstitusi yang sesuai dengan struktur
Perjanjian KMB negara Indonesia yang sudah tidak lagi berbentuk federasi.
Desember 1949 5.6.1. Struktur Konstituante
menandai pengakuan Konstituante dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa wakil
kedaulatan Republik ketua dan sekretaris. Sidang Pleno merupakan lembaga tertinggi
Indonesia oleh yangterdiri dari seluruh anggota konstituante. Dalam konstituante
dibentuk sebuah Panitia Persiapan Konstitusi (PPK) yang terdiri dari
pemerintah Belanda beberapa bagian (1) Panitia Rumah Tangga, (2) Panitia Musyawarah,
dalam bentuk negara (3) Panitia Konstitusi, (4) Panitia Istilah, (5) Panitia Perumus, dan (6)
serikat (RIS) dan Panitia Redaksi.
Dalam panitia konstitusi dibentuk beberapa komisi. Ada 4 Komisi
menyisakan control
di Konstituante. Berikut Komisi-komisi konstituante
Belanda dalam Uni I. Komisi Ideologi negara atau Komisi Konstitusi I
Indonesia Belanda. beranggotakan 61 orang.
II. Komisi Hak-hak asasi manusia
III. Komisi Bentuk pemerintahan.
IV. Komisi Wilayah, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu
Kebangsaan
Komisi-komisi Konstituante diatas mmemiliki beberapa sub-
komisi sesuai dengan bidang tugasnya 304
304 Lubis, 1995: 552
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 267
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 267 11/19/19 1:10 PM
