Page 268 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pada bulan Februari 1957 Presiden Sukarno sudah mewacanakan
sebuah Kabinet Gotong-Royong yang merupakan representasi semua
partai yang ada ditambah dengan golongan fungsional. Namun
wacana ini ditentang oleh beberapa partai seperti Masjumi, PSII, NU,
Katholik dan PRI. Penolakan ini didasarkan bahwa perubahan sistem
ketatanegaraan merupakan ranah dan tugas Konstituante. Karenanya,
menurut pendapat partai-partai tersebut, hal itu harus diserahkan
kepada Dewan Konstituante. 305

5.6.2. Perdebatan Mengenai Dasar
Negara

Tanggal 29 Agustus 1957 diadakan rapat pemandangan
umum babak I, kemudian pada tanggal 3-4 September 1957 rapat
pemandangan umum babak II. Dalam rapat umum Babak I dan II
dibicarakan mengenai rumusan dasar negara. Dalam perdebatan yang
panjang tersebut pembahasan mengerucut pada 3 rumusan mengenai
dasar negara yaitu: (1) Sosial-ekonomi sebagai dasar negara, (2) Islam
sbagai dasar negara, dan (3) Pancasila sebagai dasar negara.
Faksi yang mendukung sosial–ekonomi sebagai dasar negara
bertumpu pada argumentasi bahwa, sebagaimana pasal 33 UUD 1945
kemakmuran dan keadilan sosial merupakan cita-cita kemerdekaan.
Karenanya, sosial-ekonomi sebagai dasar negara sesuai dengan tujuan
Pada bulan revolusi bangsa Indonesia. Selain itu kelompok ini juga mengusulkan

Februari 1957 disusunnya sistem politik yang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan 2
UUD 45.
Presiden
Adapun pokok-pokok pikiran pandangan ini sebagaimana
Sukarno sudah tertuang dalam rumusan hasil rapat mengenai dasar Negara adalah
mewacanakan sebagai berikut:

sebuah Kabinet
Pendapat jang mengatakan bahwa Sosial-
Gotong-Royong
Ekonomi adalah Dasar Negara; dan Sosial-Ekonomi
yang merupakan jang sesuai dengan tudjuan revolusi ialah apa jang
representasi semua pada prinsipnja telah dirumuskan dalam Undang-

partai yang ada undang Dasar 1945 pasal 33, sebagai dasar prinsip
untuk melaksanakan kemakmuran dan keadilan
ditambah dengan
sosial. Dan untuk mendjamin terlaksananja Sosial-
golongan fungsional. Ekonomi itu, disusunlah suatu sistim politik seperti

305 Nugroho Notosusanto dalam William H Frederick dan Soerio Soeroto (ed.) Pemahaman Sejarah
Sebelum dan Sesudah Revolusi, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, hlm 380-381.

dpr.go.id 268

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 268 11/19/19 1:10 PM