Page 263 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957

oleh pemerintah Pusat akan berdampak pada konflik horisontal dan
perpecahan di tubuh TNI sebagai aparatur negara.

Pemerintah Pusat mengira bahwa tergulingnja
terguling Kolonel Simbolon keadaan sudah akan
reda, tetapi tidak demikian halnya. Karena
keadaan sudah demikian rupa di Sumatera utara
itu, maka sebelumnja mengambil tindakan jang
tegas alangkah baiknja orang2 tua disana diadjak
bersama-sama memetjahkan soal peristiwa2 itu. 300

Dalam pernyataannya tersebut, Burhanuddin menyarankan agar
Dalam pemerintah menggandeng tokoh-tokoh setempat dalam pengambilan
pernyataannya keputusan agar permasalahan di daerah, khususnya di Sumatera Utara,

tersebut, tersebut bisa dipecahkan. Menanggapi soal ditaklukkannya Kolonel
Burhanuddin Mahidin Simbolon, Burhanuddin menilai bahwa ‘kemenangan itu’ tidak
berarti menghentikan pergolakan yang terjadi di daerah.
menyarankan Konflik separatis di Sumatera menunjukkan peningkatan
agar pemerintah yang signifikan. Terbentuknya Dewan Banteng yang menentang

menggandeng pemerintahan pusat mendapat dukungan dari sebagian masyarakat,
tokoh-tokoh militer dan bahkan partai politik lokal. Tokoh-tokoh pimpinan partai
di Pusat pun berafiliasi dengan berbagai gerakan di daerah yang
setempat dalam menggerogoti kewibawaan pemerintah pusat.
pengambilan Dewan Banteng yang mengklaim membawa aspirasi semangat

keputusan agar 1945 menuntut kepeminpinan dwi-tunggal Sukarno-Hatta dan
permasalahan di menolak kepemimpinan pemerintahan Ali-Idham (istilah untuk
Kabinet Ali Sastroamidjojo II). Dengan dalihnya tersebut, kelompok
daerah, khususnya pemberontak yang bercokol di Sumatera tengah itu menolak utusan
di Sumatera Utara, pemerintah. Pada upaya yang kedua pemerintah mengirim delegasi

tersebut bisa yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Eni Karim yang merupakan putra
dipecahkan. daerah tersebut. Diharapkan kehadiran dari Eni Karim dan anggotanya
bisa diterima dewan banteng untuk melaksanakan perundingan guna
penyelesaian masalah di daerah tersebut. 301
Gerakan separatis seperti Dewan Banteng mendasarkan
argumennya pada kekecewaan terhadap pemerintah pusat, sehingga
menjadi alasan daerah-daerah untuk melakukan pemberontakan.
Dalam pernyataannya kepada media, tokoh dari dewan Banteng

300 Harian Indonesia Raya, 17 Januari 1957.
301 Harian Indonesia Raya, 18 Januari 1957

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 263
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 263 11/19/19 1:10 PM