Page 258 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Kekurangan tenaga-tenaga ahli madya dan tenaga ahli lulusan
akademi dan perguruan tinggi dianggap masalah urgen yang dijawab
pemerintah dengan mengidentifikasi lembaga-lembaga pendidikan
bidang pertanian guna mengantisipasi kebutuhan bidang itu.
Selain itu disoroti juga masalah keamanan akibat gerakan
gerombolan separatis di berbagai wilayah Indonesia yang menjadi
kendala program Kementerian Pertanian:

Pun soal2 keamanan memainkan peranan penting
dalam hal ini. Gangguan keamanan mendjadi
penghambat pekerdjaan rehabilitasi, misalnya
didaerah Sulawesi selatan dll. Dimana sebetulnya
ada supply rakjat jang cukup banjak tetapi tak
dapat diambil oleh karenanja kita akan memulai
starting point pada masjarakat tani jang ada, jaitu
petani ketjil dan pedagang ketjil. 291

Masalah gangguan keamanan sebagaimana yang disampaikan
pemerintah menjadi alasan bagi pemerintah akan terkendalanya
pelaksanaan program-program khususnya di beberapa daerah yang
Masalah gangguan dilanda gangguan separatis.
keamanan Sementara itu menanggapi keterangan pemerintah melalui

sebagaimana Kementerian Pertanian, DPR mengajukan sanggahan dan masukan.
yang disampaikan Dalam notanya tentang “Pendapat dan Pertanjaan atas pernjataan

pemerintah pemerintah (Kementerian Pertanian) pada rapat kerja seksi C pada 14
Djuni 1956 jbl.” Seksi C - DPR RI secara tertulis mereview pokok-pokok
menjadi alasan keterangan Pemerintah bahwa:

bagi pemerintah
akan terkendalanya Pembatalan KMB tidak membawa perubahan akan
kebidjaksanaan umum Kementerian, karena sifatnja
pelaksanaan
Kementerian jang tehnis itu. Kebidjaksanaan itu
program-program akan merupakan suatu rentjana “rehabilitasi”

khususnya di atas segenap objek ekonomi jang berada dibawah
beberapa daerah yang Kementerian jang selama ini rusak dan terlantar
akibat perang dan revolusi. Dalam hubungan ini
dilanda gangguan
rentjana pembangunan Kementerian akan lebih
separatis. ditekankan pada “modernisasi” dan akan didjaga

291 Risalah rapat pleno DPR 1956 hlm 20.

dpr.go.id 258

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 258 11/19/19 1:10 PM