Page 257 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 257
PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957
Maka dari itu harus dipikirkan tjara2 jang baru
dan disiapkan peraturan2. Terutama tak boleh
dilupakan, jaitu perkebunan2 itu djangan sampai
dirusakkan dan djanganlah nasionalisasi itu malah
akan merugikan kita. Penjesuaian pada masjarakat
jang akan datang itu dengan beberapa tjara harus
meliputi hasil jang banjak. Pembitjara menjatakan
belum mengetahui arah mana, djalan meng-
lndonesiakan itu, tetapi diharapkan djanganlah
perkebunan2 itu sampai rusak untuk dapat kita
teruskan.
289
Dalam kutipan diatas ditekankan mengenai proses nasionalisasi
perkebunan-perkebunan Belanda di Indonesia, dan perlunya langkah-
langkah antisipasi yang diambil agar proses tersebut tidak merusakkan
perkebunan tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Indonesia.
Selain itu terlihat bahwa pemerintah belum mengetahui atau belum
menetapkan kebijakan terkait nasionalisasi perkebunan-perkebunan
Belanda tersebut, dan hanya berfokus pada penyelamatan perkebunan
... terlihat bahwa itu sebagai asset bagi kementerian Pertanian bagi pelaksanaan
pemerintah belum pembangunan Indonesia.
Dalam rapat kerja tanggal 14 Juni 1956 itu Pemerintah menilai
mengetahui atau
perlunya penyiapan kader-kader tenaga ahli pertanian untuk sebagai
belum menetapkan tindak lanjut Indonesianisasi perkebunan-perkebunan Belanda
kebijakan terkait tersebut:
nasionalisasi Untuk melandjutkan usaha2 ini perlu lekas2
dibentuk kader2. Kita masih sangat kekurangan
perkebunan-
tenaga2 ahli jang universiter, akademis, menengah.
perkebunan Belanda Kini Kementerian Pertanian sudah mempunjai
tersebut, ... Akademi Pertanian di Bogor, Sukabumi, dan dilain2
propinsi. Semua menudju kesuatu arah untuk
menjediakan kader2 itu bagi suatu perubahan untuk
meng-lndonesiakan pertanian2 ini. Penjesuaian
dan rehabilitasi ini hanja bisa dilaksanakan dengan
baik kalau didukung oleh instituut2 research seperti
Balai Penjelidikan Pertanian, tanah, tumbuh2-an,
perikan laut dan darat, kehutanan dsb. 290
289 Risalah rapat pleno DPR 1956 hlm 20.
290 Risalah rapat pleno DPR 1956 hlm 20
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 257
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 257 11/19/19 1:10 PM
