Page 261 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957

5.5.3. Masalah Kesejahteraan dan
Keamanan

DPR menyoroti masalah keamanan dalam kinerja Kabinet Ali
Sastroamidjojo II. Dalam pernyatannya yang mengkritik kinerja
pemerintah, Asrarudin dari Partai Buruh menyatakan kekecewaannya
kepada pemerintah. Asrarudin menyebutkan bahwa Pemerintahan
saat ini telah mendapat dukungan dari parlemen yang dipilih langsung
oleh rakyat, mestinya bisa menjalankan pemerintahan dan program-
program yang sesuai dengan harapan rakyat. Namun kenyataannya
justru sebaliknya. Sebagaimana dikutip harian Indonesia Raya (1957)
Asrarudin mengatakan: “Keadaan ekonomi kian bertambah bobrok
sehingga rakjat ketjewa akan hasil pemilihan umum jang lalu.”
295
Lebih lanjut Asrarudin menyoroti keterkaitan antara AD
(Angkatan Darat) dan peristiwa-peristiwa keamanan yang terjadi di
berbagai daerah, khususnya di Sumatera. Mewakili Partai Buruh ia
menyatakan:
DPR menyoroti
masalah keamanan Demi keselamatan dan keutuhan nasional, lebih
baik mengorbankan Kabinet. Karena dengan
dalam kinerja
bubarnja Kabinet, masalah2 ruwet di Sumatera
Kabinet Ali chususnja dan Angkatan Darat pada umumnja

Sastroamidjojo II. dapat diselesaikan. 296
Dalam pernyatannya

yang mengkritik Senada dengan itu dari kubu oposisi, suara ketidakpercayaan
kinerja pemerintah, terhadap pemerintah disampaikan oleh mantan PM pemerintahan

Asrarudin dari Partai sebelumnya. Burhanudin Harapan dari Masjumi menyalahkan
pemerintah atas berbagai tindakan separatis yang terjadi di Sumatera.
Buruh menyatakan
Dalam sebuah judul besar di halaman pertama, koran Indonesia Raya
kekecewaannya (1957) menuliskan “Bekas PM Buhanuddin Harahap: Sumatera tak
kepada pemerintah. pertjaja lagi pada Kabinet.” 297
Media ini mengutip pendapat dari tokoh politik yang baru saja
turun dari kekuasaan berkaitan dengan meluasnya berbagai konflik
separatis di berbagai daerah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di
Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan dianggap
sebagai bentuk ‘mosi tidak percaya’ atas kebijakan Pemerintahan Ali
Sastroamidjojo II kepada daerah. Burhanuddin mengatakan:

295 Indonesia Raja, 17 Januari 1957
296 Ibid.
297 Harian Indonesia Raya, 17 Januari 1957

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 261
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 261 11/19/19 1:10 PM