Page 262 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 262
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Sebenarnja kedjadian2 di Sumatera Utara, Tengah
dan Selatan pada hakekatnja sama sadja. Tetapi
dalam hal ini Pemerintah menghadapi dengan
kebidjakan jang berlainan2. Kelihatanlah dengan
njata karena peristiwa2 di Sumatera Tengah
didukung oleh semua rakjatnja, maka pemerintah
tidak banjak bitjara. Tetapi sebaliknja peritiwa di
Sumatera Utara pemerintah mengambil putusan
lain. Kejadian2 di Sumatera itu bukannja tidak
diduga2 tetapi malah sudah ada tanda2 apa jang
akan terdjadi, seperti realisasi putusan2 reuni ex.
Divisi Banteng. 298
Burhanuddin menegaskan bahwa peristiwa di daerah-daerah
itu didukung oleh berbagai lapisan masyaarakat. Hal ini, dikatakannya
sebagai, bentuk kekecewaan rakyat yang sudah meluas terhadap
pemerintah. Perbedaan penanganan di masing-masing daerah juga
memicu rasa ketidak adilan dan semakin meningkatkan skala konflik
yang terjadi di daerah-daerah tersebut.
Dalam pernyataannya Burhanuddin juga menyatakan bahwa
pemberontakan itu mendapat dukungan tidak hanya kalangan sipil
tapi juga militer:
Burhanuddin Sudah lama disampaikan, bahwa keketjewaaan
menegaskan bahwa daerah2 itu sudah merata, tidak hanja dikalangan
rakjatnja, tetapi djuga dikalangan pamong dan
peristiwa di daerah- militer […] kebidjaksanaan pemerintah untuk
daerah itu didukung kedjadian2 di Sumatera Utara kalau tidak
oleh berbagai lapisan dilakukan dengan seadil-adilnja dan sedjudjur2nja,
maka akan timbullah dendam kesumat, akan
masyaarakat. Hal ini, terdjadilah pertentangan2 antara alat2 negara TNI
dikatakannya sebagai, sesama perwiranja, antara suku dengan suku dan
bentuk kekecewaan lain2nja. 299
rakyat yang sudah
Kritik Burhanuddin yang diarahkan terhadap penanganan
meluas terhadap gerakan separatis di Sumatera itu terlihat seperti peringatan dan
pemerintah. bahkan ancaman. Menurutnya, tindakan yang tidak tepat yang diambil
298 Ibid.
299 Ibid.
dpr.go.id 262
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 262 11/19/19 1:10 PM
