Page 259 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 259

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
                                                                                PARLEMEN INDONE SIA  1955 - 1957



                                                               agar angka sumbangan Kementerian sebesar 75 %
                                                               dari segenap goederen-voorzeining, tidsak (sich!)

                                                               merosot. 292


                                                         DPR melihat bahwa Kementerian Pertanian hanya fokus pada
                                                   permasalahan teknis terkait rehabilitasi berbagai sumberdaya yang
                                                   berada dibawah tanggungjawab kementerian tersebut. Karenanya
                                                   proses  nasionalisasi  sebagai dampak dari  pembatalan  perjanjian
                                                   KMB tidak hanya dipahami dalam kerangka teknis dan tidak banyak
                                                   berpengaruh pada program kerja kementerian tersebut.  Sementara
                                                   DPR menilai permasalahan yang perlu diantisipasi pemerintah terkait
                                                   pembatalan KMB tidak hanya seputar persoalan teknis belaka, tapi
                DPR melihat bahwa                  bagaimana menyiapkan infrastruktur dan mentalitas masyarakat
                                                   Indonesia sebagai konsekuensi pengambil-alihan asset-aset kolonial
                          Kementerian
                                                   tersebut.  Dalam pernyataan tertulisnya DPR menyampaikan bahwa:
                     Pertanian hanya

                            fokus pada                         Didalam   melaksanakan    program    kerdjanja
                        permasalahan                           Kementerian  Pertanian  tidak  sadja dan  tidak
                                                               akan tjukup menghadapi masalah2 jang besifat
                          teknis terkait
                                                               tehnis semata, tetapi djuga akan berhubungan dan
                rehabilitasi berbagai                          menghadapi seribu-satu soal sosial dan ekonomi

                   sumberdaya yang                             sebagai konsekwensi dari funksi dan lapang
                      berada dibawah                           Kementerian di tengah-tengah masjarakat.
                                                               Sebagai  akibat  perdjuangan  kemerdekaan,  maka
                      tanggungjawab
                                                               dalam masjarakat kita selam[a] sepuluh tahun ini
                          kementerian                          terdjadi pergeseran2 disemua lapang[an] kegiatan

                               tersebut.                       jang memaksa kita untuk memberi nilai2 baru oang
                                                               tentu sadja berbeda dengan ukuran2 kolonial) pada
                                                               pekerdjaan dan rentjana kita dan kepada semua
                                                               hal jang berhubungan dengan itu.  Sekarang ini
                                                               rakjat  Indonesia  tidak  sadja sudah tampil  sebagai
                                                               rakjat jang merdeka jang  sudah melemparkan
                                                               mentalitet2nja sebagai rakjat djadjahan, tetapi
                                                               malahan djuga njata2 menempati suatu posisi
                                                               sebagai tenaga  masjarakat jang  dinamis dan positif
                                                               jang  turut  menentukan perkembangan masjarakat
                                                               sekarang dan dihari jang akan datang. 293

                                                   292 Risalah rapat pleno DPR 1956 hlm 67.
                                                   293  Risalah rapat pleno DPR 1956 hlm 67.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   259
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd   259                                                                  11/19/19   1:10 PM
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264