Page 255 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 255
PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957
teknis, pendidikan rohani dan jasmani militer Angkatan Perang
Republik Indonesia (APRI).
5.5.2. Pembahasan UU Pembatalan KMB
Sebagai salah satu program Kabinet Ali Sastroamidjojo, UU
tentang Pembatalan Perjanjian KMB merupakan produk DPR hasil
pemilu 1955 yang lahir tak lama setelah terbentuknya DPR pilihan
rakyat dan disahkannya pemerintahan baru Kabinet Ali Sastroamidjojo
II. Program ini merupakan ‘warisan’ dari pemerintahan sebelumnya
yakni Pemerintahan Burhanuddin Harahap. DPRS dalam sidangnya
tanggal 28 Februari 1956 menerima usul rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang pembatalan Uni Indonesia – Belanda, statut
Uni dan perjanjian-penjanjian lainnya secara unilateral. RUU ini
sebetulnya diusulkan oleh Pemerintah Burhanuddin Harahap yang
Selain karena harus mengakhiri jabatannya pada tanggal 3 Maret 1956 menyusul
terbentuknya parlemen baru sebagai hasil pemilu 1955.
masalah transisi
Selain karena masalah transisi pemerintahan, RUU itu tidak
pemerintahan, RUU diundangkan karena Presiden Sukarno keberatan sebagaimana
286
itu tidak diundangkan dalam suratnya tertanggal 27 Maret 1956. Keberatan Presiden ini
karena Presiden disampaikan Pemerintahan kepada Parlemen pada hari yang sama.
Namun melihat perkembangan situasi dimana masyarakat diyakini akan
Sukarno keberatan mendukung rencana pembatalan perjanjian dengan Belanda tersebut,
sebagaimana dalam maka pada bulan April pemerintah Ali Satroamidjojo mengajukan RUU
suratnya tertanggal 27 yang baru tentang masalah tersebut kepada Parlemen. RUU yang berisi
tentang pembatalan secara sepihak hubungan Indonesia – Belanda
Maret 1956.
berdasarkan KMB diajukan ke DPR dan pemerintah berharap agar RUU
ini mendapatkan prioritas dari parlemen.
Dalam pembahasannya dengan DPR usulan RUU pemerintah
ini mendapat tanggapan dari kalangan DPR. Beberapa anggota
DPR seperti M.H. Lukman, Mr. Suprapto, Ibnu Parna, dan Mr. Muh
Yamin menginginkan konfirmasi Pemerintah, apakah dengan RUU
pembatalan KMB ini yang akan dibatalkan adalah seluruh perjanjian,
termasuk piagam penyerahan kedaulatan. Pemerintah menegaskan
bahwa itu termasuk penyerahan kedaulatan. 287
Sementara itu Anggota parlemen Mr. Mohammad Yamin dan
Pandu Kartawiguna pernah mengusulkan supaya ditambah pasal 5 yang
isinyamenyatakan bahwa hubungan Indonesia – Belanda ditangguhkan
hingga masalah Irian Barat selesai, tapi usul ini ditolak.
286 Departemen Penerangan. 1956. Keterangan dan Djawaban Pemerintah tentang Program Kabinet
Ali Sastroamidjojo (Kedua) hlm.9-10.
287 Perjanjian KMB didaftarkan di Sekretariat PBB pada tanggal 14 Agustus 1950 No. 894.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 255
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 255 11/19/19 1:10 PM
