Page 251 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 251
PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957
Dari keempat poin yang tertuang dalam resolusi tersebut
terlihat dukungan yang maksimal yang diberikan DPR terhadap upaya
pemerintah dalam pertarungan politik dan diplomasi internasional
terhadap masalah Irian Barat. Meski demikian upaya itu, hingga
berakhirnya DPR hasil pemilu 1955, belumlah mendapatkan hasil yang
maksimal. Perjuangan melalui jalur diplomasi di forum internasional
belum membuahkan hasil. Dengan suara yang tipis Indonesia masih
kalah dalam menyuarakan masalah Irian Barat di forum PBB.
5.5. DPR Hasil Pemilu dan Kabinet Ali
Sastroamindjjojo II (1956-57)
Setelah penyelenggaraan pemilu, panitia Pemilihan Indonesia
(PPI) mengumumkan daftar resmi nama-nama calon anggota DPR yang
baru pada tanggal 1 Maret 1956. Atas dasar itulah Presiden Sukarno
Setelah kemudian menunjuk Ali Sastroamidjojo untuk menjadi formatur
penyelenggaraan pembentukan Kabinet, yang merupakan manifestasi dari kekuataan
di DPR dan karenanya diharapkan pemerintahan yang terbentuk
pemilu, panitia nantinya mendapatkan dukungan dari parlemen. Tepat seminggu dari
Pemilihan Indonesia pengumuman PPI di atas, tanggal 8 Maret 1956 Ali Sastroamidjojo sudah
(PPI) mengumumkan mengemban tugas sebagai formatur pembentukan kabinet dan diberi
daftar resmi nama- waktu selama sepekan, hingga tanggal 16 Maret untuk membentuk
pemerintahan. Pada tanggal 24 Maret 1956 susunan Kabinet pimpinan
nama calon anggota Ali segera disahkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden No.85. 281
DPR yang baru pada Dalam pertemuannya dengan parlemen tanggal 9 April 1956,
tanggal 1 Maret 1956. PM Ali Sastroamidjojo memperkenalkan seluruh anggota kabinetnya
yang terdiri dari 24 orang anggota. Dalam susunan kabinetnya,
Ali Sastroamidjojo memasukkan satu jabatan baru yakni Menteri
Negara Urusan Umum. Jabatan itu diisi oleh K.H. Rusli Abdulwahid.
Keberadaan jabatan ini sempat dipertanyakan salah seorang anggota
parlemen, Mr. Muhammad Yamin. Namun kepala pemerintahan
menjawab bahwa penempatan jabatan itu merupakan kebutuhan
berdasarkan pengalamannya menjabat sebagai Perdana Menteri pada
periode sebelumnya.
Pertemuan pertama antara pemerintah dan DPR tersebut sudah
berlangsung cukup panas. Dalam pertemuan itu para anggota dewan
selain mengajukan berbagai pertanyaan, juga melancarkan kritik
dan kecaman baik terhadap struktur pemerintahan baru, maupun
281 Kementerian Penerangan. Keterangan dan Djawaban Pemerintah tentang Program Kabijent Ali
Sastroamidjojo Kedua di Dewan Perwakilan Rakjat. Tanpa tahun, hlm.3
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 251
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 251 11/19/19 1:10 PM
