Page 247 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957

pesimisme dan langkah mundur pada pemerintahan sebelumnya.
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus
1955 – Maret 1956) Anak Agung Gede Agung, Menteri Luar Negeri
Kabinet BH dan Menlu Belanda Luns membuat joint statement
mengeluarkan masalah sengketa Irian Barat dari agenda PBB, padahal
pembicaraan di forum internasional itu sangat diperlukan Indonesia
dalam perjuangan diplomasinya mengembalikan Irian Barat ke
pangkuan ibu pertiwi.
Tindakan Pemerintah ini langsung mendapat reaksi keras dari
DPR dan dalam rapat Pleno tanggal 24 Januari 1956, DPR mengajukan
hak interpelasi sebagaimana diusulkan oleh I.A. Moeis dkk. Dalam
interpelasinya DPR mengajukan beberapa pertanyaan yang harus
dijawab pemerintah: (1) Atas dasar apakah Menteri Luar Negeri
melakukan pembitjaraan-pembitjaraan dengan menteri Belanda
Luns di New York dan apa isi pembitjaraan itu? dan (2) Apakah alasan
pemerintah untuk menjetujui pentjabutan masalah Irian Barat dari
Tindakan atjara P.B.B.? 274

Pemerintah ini
langsung mendapat 5.4.2. All-Indonesian Congress dan

reaksi keras dari Partisipasi Seluruh Rakyat untuk Irian
DPR dan dalam Barat
Desakan penyelesaian masalah Irian Barat telah menguat sebelum
rapat Pleno tanggal terbentuknya DPR hasil pemilu 1955. Pada saat pergantian kabinet dari
24 Januari 1956, Kabinet Ali Sastroamijojo I ke Kabinet Burhanuddin Harahap, tanggal

DPR mengajukan 10-16 Agustus 1955 sebuah kongres bernama Kongres Rakyat Seluruh
hak interpelasi Indonesia (All-Indonesian Congress) telah diselenggarakan.
Penyelenggaraan kegiatan itu dilaksanakan oleh sebuah
sebagaimana Panitia bernama Panitya Kongres Rakyat seluruh Indonesia atau All-
diusulkan oleh I.A. Indonesian Congress (AIC) yang menghimpun tokoh-tokoh Angkatan

Moeis dkk. 1945. Gerakan massa yang terbentuk pada tahun 1955 ini bertujuan
untuk berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan
bangsa. Muncul sebagai respons dari seruan Bung Karno untuk
menyelenggarakan organisasi berbasis gerakan massa. Gerakan ini
dibentuk oleh Panitya Angkatan 45 dengan pengurus merupakan
tokoh-tokoh dari berbagai kalangan. Dalam pertemuannya di rumah
Walikota Jakarta, Sudiro diputuskan susunan Panitya Pimpinan All
Indonesian Congress sebagai berikut:

274 Sekretariat DPR-GR, hlm. 177.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 247
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 247 11/19/19 1:10 PM