Page 243 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957

Dewan Mr. Subagio Reksodipuro mengkritik kebijakan pemerintah
BH di sektor ekonomi. Menurutnya pemerintah tidak menunjukkan
ketegasannya dalam menghidupkan industri nasional yang sangat
muda umurnya. Menurutnya, kaum industri nasional sangat terpukul
dengan kebijakan pemerintah. Ia menyarankan agar Pemerintah
memberikan devisa yang khusus untuk keperluan industri dalam negeri
dan nasional, pembatasan terhadap barang-barang yang sama dengan
apa yang diproduksi di dalam negeri.
262
Mengenai masalah kebijakan luar negeri parlemen justru melihat
kesalahan kabinet BH menempatkan Anak Agung Gede Agung sebagai
menteri luar negeri. Parlemen menyoroti politik kepegawaian di
Kemlu yang dianggap mengalami kemunduran dengan menempatkan
orang-orang ‘federalis’ dalam posisi-posisi penting. Sementara itu
B.M. Diah menyatakan bahwa kebijakan luar negeri terkait Irian
263
Barat pemerintahan Burhanuddin Harahap dinilai ragu-ragu sehingga
menyulitkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia dan
Afrika. 264
Sementara itu parlemen juga menyoroti kebijakan yang tidak
sinkron antar kementerian dalam kabinet BH. Selain kebijakan-
265
kebijakan yang tidak sinkron diantara para menteri yang menjadi
Mengenai masalah sasaran empuk bagi kalangan oposisi, pemerintahan BH ternyata

kebijakan luar juga bermasalah dengan partai-partai pendukungnya yang tergabung
negeri parlemen dengan koalisi. Sebagai contoh, Partai PRN (Partai Rakyat Nasional)

justru melihat tidak mengakui keberadaan kadernya, F. Laoh yang menjabat sebagai
kesalahan kabinet BH Menteri Perhubungan dan Mr. Gunawan (Menteri Agraria) sebagai
kader yang mewakili PRN dan meminta pemerintah agar menarik
menempatkan Anak putusan pengangkatan kader kader PRN tersebut dari pemerintah.
266
Agung Gede Agung Sementara itu sebagai contoh ketidaksinkronan kebijakan antar

sebagai menteri menteri dalam kabinet BH dilihat dari perbedaan pendapat antara
luar negeri. Sutomo (Bung Tomo) sebagai Menteri Negara dan F.Laoh (Menteri
Perhubungan) mengenai masalah pelayaran niaga. Sementara
itu di kalangan kementerian penerangan telah diadakan mutase
besar-besaran yang dilakukan oleh St. Makmur selaku Menteri
Penerangan ditentang oleh Djanu Ismadi (Wakil PM I). Sementara
267
itu Burhanuddin tidak bisa serta merta meresufle para menterinya,
hal mana ini dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi di parlemen

262 Merdeka, 15 oktober 1955.
263 B.M. Diah menjadi anggota DPR menggantikan Ki Hadjar Dewantoro sejak 30 Juni 1954.
264 Merdeka, 15 okt 1955.
265 Merdeka, 15 okt 1955.
266 Merdeka, edisi 25 Oktober 1955.
267 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 243
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 243 11/19/19 1:10 PM