Page 240 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 240
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
yang baru. Kabinet baru pun terbentuk dengan pimpinan Masjumi
dan menggandeng 12 partai lainnya membentuk sebuah koalisi besar.
Namun upaya untuk mengajak PNI kedalam koalisi pemerintahan yang
baru tidak berhasil. Konflik Masjumi – PNI terjadi karena masalah
susunan kabinet. Calon-calon yang diusulkan PNI untuk duduk dalam
kabinet koalisi ditolak Masjumi. Sebagaimana ditulis Harian Merdeka
tanggal 9 Agustus sebagai berikut:
Masjumi tidak dapat menerima tjalon-tjalon jang
diusulkan oleh PNI jg terdiri dari Mr. Hardi (Wk.
P.M.), Mr. Sunario (Menlu) … Masjumi menghendaki
Wilopo dan Mukarto sebagai orang2 jang akan
menduduki kursi Wk.PM dan Menlu … Kalangan
PNI menduga bahwa penolakan Masjumi atas Mr.
Hardi mungkin karena Mr. Hardi dahulu pernah
dituduh oleh golongan Masjumi dengan apa jang
mereka sebut “mentjemarkan nama agama Islam”
Tapi, demikian kalangan PNI, hal ini tidak dapat
dibenarkan [dibuktikan] oleh umum dan pangadilan
karena sampai sekarang karena tidak ada saksi
jang menguatkan tuduhan tersebut. Mengenai
keberatan Masjumi terhadap Mr. Sunario, hal ini
Perbedaan berdasarkan atas politik L.N. Sunario jang tidak
setuju masjumi mengenai perundingan2 di sekitar
pendapat antara
Uni Indonesia-Belanda. 259
PNI dan Masyumi
dalam proses Perbedaan pendapat antara PNI dan Masyumi dalam proses
penentuan struktur penentuan struktur pemerintahan yang baru, menghapus harapan
pemerintahan yang banyak pihak, termasuk Hatta, akan terbentuknya pemerintahan
yang kuat. Pengalaman jatuh bangunnya kabinet sejak 1950 hingga
baru, menghapus menjelang terbentuknya Kabinet Burhanudin Harahap memberikan
harapan banyak keinginan akan sebuah pemerintahan yang bisa mengakomodir
pihak, termasuk Hatta, kepentingan faksi-faksi kekuatan di parlemen. Selama kurun waktu
akan terbentuknya 5 tahun tersebut setidaknya terjadi 4 kali pergantian pemerintahan,
dan beberapa hanya berumur sekitar 1 tahun. Zaken Kabinet pimpinan
pemerintahan Natsir hanya berumur 7 bulan, sementara kabinei Sukiman dan Kabinet
yang kuat. Wilopo berumur masing-masing 12 dan 15 bulan. Untuk lebih jelasnya
259 “Kesulitan Baru Timbul mengenai Personalia Kabinet”dalam Merdeka, 9 Agustus 1955.
dpr.go.id 240
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 240 11/19/19 1:10 PM
