Page 244 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

yang bisa berujung pada dikeluarkannya mosi tidak percaya terhadap
pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap.
Belum sebulan setelah penyelenggaraan pemilu, desakan
terhadap pemerintahan PM Burhanudin Harahap untuk segera
mengundurkan diri telah muncul di masyarakat. Harian Merdeka
melansir Kantor Berita “Antara” tanggal 26 Oktober 1955, menulis:
Dalam pernjataan bersama jang ditandatangani
oleh 44 partai dan organisasi didaerah Jogdjakarta
antara lain dituntut agar supaja pemerintahan
Burhanuddin Harahap segera mengembalikan
mandatnja, dan supaja parlemen menjatakan
demissioner pemerintah Burhanuddin Harahap.
Djuga didesak kepada Presiden, agar supaja segera
menjatakan demissioner pemerintah BH serta
parlemen sementara RI. Adapun tuntutan tersebut
ialah, bahwa menurut susunan dan historis
pemerintah Burhanuddin tidak sesuai dengan
imbangan kekuatan jang ada didalam dan diluar
parlemen jang dibuktikan dengan hasil pemilihan
umum. 268

Tulisan pada harian Merdeka itu, yang diklaim merupakan
aspirasi dari gabungan 44 partai pemilu 1955 dan organisasi-organisasi
di Jogjakarta itu, tentu saja tidak hanya mewakili masyarakat Jogja,
Belum sebulan tetapi merupakan representasi aspirasi masyarakat di Jawa dan
setelah Indonesia pada umumnya. Dalam artikel lain pada harian yang sama
penyelenggaraan juga disebutkan bahwa “Gabungan Pemuda Progresip Indonesia

pemilu, desakan Sulawesi (GAPPIS) menuntut agar pemerintah jang sekarang

terhadap meletakkan djabatannja, karena tidak lagi mewakili kemauan rakyat
banyak.”
269
pemerintahan PM Tentu opini yang disampaikan harian Merdeka itu tidak
Burhanudin Harahap sepenuhnya benar. Desakan agar Kabinet Burhanuddin Harahap

untuk segera mengundurkan diri atau demisioner, bukan karena kabinet itu tidak

mengundurkan diri mencerminkan konstelasi politik yang ada dalam Parlemen atau Dewan
Konstituante dan DPR, karena naiknya Burhanuddin Harahap dari
telah muncul di Masyumi menjadi Perdana Menteri pada tahun 1955 adalah sebagai
masyarakat. konsekuensi logis dari sistem parlementer. Presiden Soekarno telah

268 “Organisasi desak turunnja Kabinet BH” dalam Koran Merdeka, edisi 27 Oktober 1955.
269 “Pemerintah Wadjib Letakkan Djabatan karena Tak Wakili Rakjat Banjak” dalam Merdeka, edisi
27 oktober 1955.

dpr.go.id 244

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 244 11/19/19 1:10 PM