Page 245 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957

memberi kewenangan untuk membentuk Kabinet setelah Perdana
Menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo dari PNI menyerahkan mandatnya.
Setelah itu Kabinet Burhanuddin menyelenggarakan Pemilu yang pada
dasarnya sudah diprogramkan oleh Kabinet Ali. Jadi dengan sendirinya
Kabinet Burhanuddin tanpa disuruh mundur pun, akan menyerahkan
kembali mandatnya setelah pemenang Pemilu diketahui dan siap
membentuk Kabinet baru.

5.4.1. Peran DPR dalam Masalah Irian

Barat di era Pemerintahan BH
Perhatian DPR hasil pemilu terhadap masalah Irian Barat
ditandai dengan beberapa langkah konkret yang mendukung
langkah pemerintah memenangkan pertarungan baik di lapangan
diplomasi, maupun penggalangan massa di dalam negeri untuk
Perhatian terhadap menunjukkan dukungan yang menyeluruh dari pelbagai lapisan
penyelesaian masyarakat Indonesia. Perhatian terhadap penyelesaian masalah
Irian Barat merupakan program warisan dari beberapa pemerintahan
masalah Irian
sejak pemerintahan Kabinet Natsir (1950-1951), dan berlanjut hingga
Barat merupakan pemerintahan Burhanuddin Harahap ini.

program warisan Dalam rapat Pleno dengan DPRS dengan Pemerintah tanggal 4
dari beberapa Desember 1950 dijelaskan bahwa perundingan Indonesia – Belanda
tentang penyerahan kedaulatan menemui jalan buntu, dimana Belanda
pemerintahan sejak
hanya bersedia menyerahkan kedaulatan atas Irian Barat kepada Uni,
pemerintahan sedang Pemerintahan tetap ada ditangan Belanda. Sikap ini ditentang

Kabinet Natsir oleh delegasi Indonesia dengan pendirian:
(1950-1951), dan a. Tetap memperdjuangkan claim nasional terhadap Irian Barat
dengan tjara-tjara jang patut;
berlanjut hingga b. Perundingan dilakukan atas dasar penjerahan kedaulatan
pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia;

Burhanuddin c. Persetudjuan-persetudjuan Indonesia dengan Belanda
Harahap ini. memerlukan penindjauan dan untuk itu Pemerintah akan
membentuk sebuah Panitia Negara. 270
Sebagaimana Piagam Penyerahan Kedaulatan pasal 2, masalah
status kenegaraan Irian Barat akan ditetapkan oleh Pemerintah
Indonesia dan Belanda melalui perundingan 1 tahun setelah
penandatanganan KMB. Artinya perundingan akan dilaksanakan
sebelum 27 Desember 1950. Beberapa perundingan tingkat Menteri
telah dilakukan, dan ditetapkan bahwa Perundingan Indonesia
270 Sekretariat DPR-GR, hlm.176.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 245
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 245 11/19/19 1:10 PM