Page 236 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 236
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
saat itu justru menguntungkan PSII. PSII yang hanya memiliki 8
wakilnya di parlemen, berhasil menempatkan Arudji Kartawinata
sebagai salah satu pimpinan DPR, sebagai Wakil Ketua II.
Peraturan tata tertib dan badan kelengkapan DPR hasil pemilu,
tidak mengalami perubahan dan masih menggunakan aturan yang
lama yakni Tata tertib DPRS yang dibuat pada tanggal 27 September
1950. Adapun mengenai badan kelengkapan sebagaimana peraturan
yang lama disebutkan bahwa badan-badan kelengkapan DPR adalah
sebagai berikut:
1. Panitia Permusyaratan yang terdiri dari Ketua DPR
merangkap anggota; Wakil Ketua dam sekurang-kurangnya
7 anggota lainnya yang mewakili berbagai aliran.
2. Panitia Rumah tangga yang terdiri dari Ketua dan Para Wakil
Ketua DP, beserta sekurang-kurangnya 8anggota lainnya
yang ditetapkan oleh DPR dengan memperhatikan keinginan
fraksi-fraksi dan golongan-golongan.
3. Seksi-seksi yang jumlah namanya berubah-ubah dan
akhirnya ditetapkan 10 seksi, dengan bidang tugas mengikuti
bidang-bidang pemerintahan tertentu.
4. Bahagian, dimana seluruh anggota DPR dibagi dalam
6 Bahagian yang mana jumlah anggota masing-masing
Peraturan tata Bahagian diusahakan sama. Pengaturan ke dalam Bahagian-
tertib dan badan Bahagian dilakukan olehPanitia Permusyawaratan, dan
kelengkapan lakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-
DPR hasil pemilu, masing fraksi dan aliran dalam DPR.
tidak mengalami 5. Panitia Khusus. Panitia Khusus terdiri maksimal 7 orang
perubahan dan masih anggota, termasuk seorang ketua, seorang wakil ketua dan
seorang pelapor. Panitia ini dibentuk oleh DPR jika dianggap
menggunakan aturan perlu. 254
yang lama yakni Tata
tertib DPRS yang Badan kelengkapan ini pada dasarnya ditujukan untuk
dibuat pada tanggal mempermudah dan memperlancar tugas-tugas DPR. Tugas utama DPR
27 September 1950. adalah dalam rapat Pleno yang merupakan tempat untuk pengambilan
keputusan dan karena seringkali dilakukan perdebatan-perdebatan
254 Ibid. hlm 162-163.
dpr.go.id 236
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 236 11/19/19 1:10 PM
