Page 231 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957

5.3. Pemilu Parlemen 1955: Pesta
Demokrasi Pertama di Indonesia

5.3.1. Pelaksanaan Pemilu DPR
September 1955

Meski tertunda selama hampir dua dasa warsa dari amanat
Maklumat No X tanggal 3 Nopember 1945, yang menyebutkan bahwa
pemilu pertama akan dilaksanakan pada bulan Januari 1946, pemilu
1955 merupakan catatan sejarah tentang keberhasilan bangsa Indonesia
dalam menata sistem politik kita yang demokratis sebagai negara
yang baru merdeka. Sesuai dengan amanat tersebut pemilu pertama
harusnya memilih anggota DPR dan MPR. Namun pada kenyataannya,
pemilu baru terselenggara pada tahun 1955 yang memilih DPR (Bulan
September) dan Konstituante (Desember 1955).
Keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi untuk pertama
kalinya dalam sejarah Indonesia melahirkan optimisme di kalangan
Keberhasilan para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Pemilu pertama yang
diselenggarakan pada bulan September 1955 itu menepis pandagan dan
penyelenggaraan prediksi pers Barat yang pesimis terhadap kemampuan pemerintah
pesta demokrasi Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.

untuk pertama Dilaksanakan pada 29 September 1955, pemilu ditetapkan untuk
kalinya dalam memperebutkan 260 kursi dimana masing-masing kursi mewakili 300
ribu suara. Pemilu diselenggarakan oleh sebuah panitia yang disebut
sejarah Indonesia dengan PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) yang memiliki cabang-cabang
melahirkan di 16 wilayah. Pada pemilu 1955 ditetapkan sebanyak 96.000 TPS di

optimisme di seluruh Indonesia. 243
kalangan para Namun pada kenyataannya hasil pemilu mencatatkan terpilihnya
272 anggota parlemen. Jumlah itu terdiri dari 257 orang terpilih dalam
pemimpin dan pemilu, 3 orang diangkat untuk mewakili daerah Irian Barat, 6 orang
seluruh rakyat diangkat mewakili minoritas Eropa, dan 6 orang diangkat sebagai wakil

Indonesia. minoritas Tionghoa. Penambahan 15 anggota diluar pemilu diangkat
244
oleh Presiden tersebut.
Pelaksanaan pemilu pertama menggunakan UUDS 1950 yang
mengatur tentang Presiden dan lembaga tinggi lainnya. UUDS
sendiri merupakan modifikasi dari Konstitusi RIS, yang mana seiring
dibubarkannya RIS dan ditetapkannya Indonesia sebagai negara
kesatuan pada 17 agustus 1950, pemerintah harus memodifikasi

243 Aziz, Qutubbudin, 1955, “Indonesia’s First General Election” in Pakistan Horizon, ed.3 September
1955, hlm. 403.
244 Sekretariat DPR-GR 1970, hlm 192-193.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 231
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 231 11/19/19 1:10 PM