Page 233 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 233
PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957
Sebetulnya permasalahan tanda gambar PKI itu telah selesai
ketika PKI, NU dan PPI sebagai penyelenggara pemilu duduk bersama
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertemuan segitiga itu
dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1955 yang dihadiri tokoh-tokoh
dari kedua partai tersebut dan dari PPI. Hadir sebagai mediator adalah
ketua PPI S.Hadikusumo, sementara dari kalangan kedua partai adalah:
Asrarudin, H. Idham Khalid, H.Munir Abi Sudja, D.N. Aidit dan Njoto.
Media massa menyebutkan bahwa pertemuan itu berlangsung
dalam suasana kekeluargaan dan menghasilkan satu komunike bersama
sebagaimana dikutip harian Bintang Timur sebagai berikut:
Sesudah mengadakan perundingan jg. mendalam
dan dalam suasana persaudaraan jg.baik sekali,
pertemuan segitiga antara Panitia Pemilihan
Indonesia, NU dan PKI sampai pada kesimpulan,
Pertemuan
bahwa di dalam surat2 resmi nama daftar “PKI
mediasi tidak dan tak berpartai” selanjutnja disebut “PKI”
hanya berlangsung dengan menghapuskan keterangan “dan orang
sekali. Sebelum tak berpartai” dengan pengertian bahwa isi dan
maksud semula, jaitu diadjukannja calon2 tak
pertemuan tanggal
berpartai jang menjetudjui program PKI, tetap
22 Januari tersebut, berlaku sebagai sediakala. 248
telah diadakan
pertemuan- Pertemuan mediasi tidak hanya berlangsung sekali. Sebelum
pertemuan terpisah pertemuan tanggal 22 Januari tersebut, telah diadakan pertemuan-
pertemuan terpisah antara PPI sebagai penyelenggara pemilu dengan
antara PPI sebagai NU, dan PPI dengan PKI. Kedua pertemuan itu dilaksanakan tanggal
penyelenggara 15 Januari, yang dilanjutkan pada pertemuan segitiga pertama tanggal
pemilu dengan NU, 18 Januari, dan finalisasinya pada tanggal 22 Januari 1955.
Penyelesaian masalah yang menyita perhatian publik ini dengan
dan PPI dengan PKI. cara musyawarah, merupakan keberhasilan PPI sebagai penyelenggara
pemilu. Ketua PPI S. Hadikusumo kemudian melaporkan hasil mediasi
itu dalam Sidang Kabinet Dewan Menteri, dan pemerintah menyambut
baik penyelesaian masalah tersebut yang berjalan lancar. Sementara
itu PPI juga mengumumkan penundaan batas waktu pendaftaran
peserta pemilu dari yang tadinya tanggal 30 Januari, diundur hingga
tanggal 28 Februari 1955. 249
248 Bintang Timur, 22 januari 1955.
249 Bintang Timur, 27 Januari 1955.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 233
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 233 11/19/19 1:10 PM
