Page 232 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 232
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
konstitusi tersebut agar sesuai dengan rancang bangun dengan negara
kesatuan (unitaris) dari struktur RIS yang federatif. Berdasarkan
UUDS “anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu
pemilihan umum oleh warga negara yang memenuhi syarat-syarat dan
menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”.
245
Dalam pasal 56 undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap
300.000 WNI akan memiliki wakilnya di DPR.
Sebagaimana tradisi demokrasi pada umumnya, pelaksanaan
pemilihan umum didahului dengan kampanye dan pemasangan
tanda gambar masing-masing partai untuk menarik massa dan
menyampaikan ide-ide dan gagasan partai, sehingga masyarakat
tertarik dan kemudian memilih tanda gambar salah satu partai yang
diminatinya.
Pada awal Januari 1955 tanda-tanda gambar telah dipasang
sehingga masyarakat bisa menyaksikan berbagai simbol partai peserta
pemilu pertama itu. Pemasangan tanda gambar partai Komunis (PKI)
yang diberi tulisan “PKI dan orang2 tak berpartai mendapat kecaman
dan reaksi keras dari partai-partai lain seperti Masjumi PNI dan NU.
Pada 17 Januari 1955 sekelompok anggota DPR mengusulkan mosi
Amelz yang mengajukan penghapusan kata-kata dan tanda gambar
yang ditujukan kepada Panitia Pemilu (PPI). Hal ini disebabkan oleh
dimuatnya kata-kata “PKI dan Orang tak Berpartai” yang dianggap
sebagai fait accompli dan merugikan orang-orang tak berpartai. Mosi
ini ditandatangani oleh Mr. Burhanudin Harahap (Masjumi), St. Makmur
(PIR- Tadjuddin), Mr. Hamid Algandrie (PSI), Tjung Tin Yan dan A.C.
Manoppo (PSI).
246
Mosi Amelz ini sempat dibawa ke Sidang Pleno Terbuka
DPR dan akan dibahas pada tanggal 25 Januari 1955. Namun atas
Pada awal Januari Prakarsa Dr. Diapari yang didukung oleh Ir. Sakirman (PKI) dan
1955 tanda-tanda Bachmid (NU) diadakan Sidang Pleno terbuka tanggal 24 Januari
gambar telah 1955 yang mengusulkan untuk menghapus Mosi tersebut dari
agenda pembahasan dengan alasan karena telah dianggap selesai.
dipasang sehingga Penghapusan itu dilakukan dengan cara voting dengan suara 78 lawan
masyarakat bisa 5 yang dihadiri oleh 136 anggota Dewan. Mr. Burhanudin Harahap
menyaksikan berbagai menyuarakan suara partainya menolak usulan Diapari yang dilihatnya
sebagai pencabutan hak mosi dan menyatakan bahwa fraksinya tidak
simbol partai peserta akan mengikuti voting. 247
pemilu pertama itu.
245 Sekretariat DPR-GR, 1970, hlm 136, 623.
246 Bintang Timur, 17 Januari 1955.
247 Bintang Timur, 25 Januari 1955.
dpr.go.id 232
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 232 11/19/19 1:10 PM
