Page 229 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957

soal dalam negeri negara lain.

5.) Menghormati hak tiapa2 bangsa untuk mempertahankan diri
setjara sendirian atau setjara kolektif, jang sesuai dengan
Piagam P.B.B.
6.) (a)Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan

kolektif untuk bertindak bagi kepentingan chusus dari salah
satu dari negara-negara besar.
(b)Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
7.) Tidak melakukan tindakan-tindakan atau antjaman agresi

atau penggunaan kekerasan terhadap integritet teritorial
Blok Barat yang telah atas kemerdekaan politik suatu negara.

membentuk Aliansi 8.) Menjelesaikan segala perselisihan internasional dengan
di eropa (NATO), djalan damai, seperti perundingan, persetudjuan, arbitrase

sebagai upaya atau penjelesaian hakim ataupun tjara damai lain-lain lagi
untuk perluasan menurut pilihan pihak-pihak jang bersangkutan, jang sesuai

pengaruhnya di piagam P.B.B.
9.) Memadjukan kepentingan bersama dan kerdja sama.
timur membentuk
10.) Menghormati hukum dan kewadjiban-kewadjiban inter-
Aliansi serupa
nasional. 240
untuk negara-

negara di kawasan Pemerintah PM Ali Sastroamidjojo melaporkan kepada DPR
Asia Tengara yang keberhasilan penyelenggaraan Konferensi ini dalam rapat pleno secara

bernama Southeast panjang lebar, dimana sebagai tindaklanjut keberhasilan konferensi ini,
kemudian diselenggarakan beberapa konferensi antara negara-negara
Asia Afrika, seperti Konferensi Wartawan Asia – Afrika, Konferensi

Pengarang Asia – Afrika, Konferensi Islam Asia – Afrika, dan lain-lain. 241

5.2.2 Konferensi AA versus Konferensi
SEATO

Blok Barat yang telah membentuk Aliansi di eropa (NATO),
sebagai upaya untuk perluasan pengaruhnya di timur membentuk
Aliansi serupa untuk negara-negara di kawasan Asia Tengara yang
bernama Southeast Asia Treaty Organization (SEATO). Publik di dalam
negeri melihat penyeenggaraan Konferensi Seato di Bangkok Filipina

240 Sekretariat DPR GR, hlm.173.
241 Ibid. hlm 174.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 229
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 229 11/19/19 1:10 PM